Mahasiswa dan Petani Demo di Soreang, Ancam Bupati Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Memperingati Hari Tani Nasional ke-59, ratusan orang mahasiswa dan petani Kabupaten Bandung menggelar aksi di depan Pemkab Bandung, Soreang, Selasa (24/09/2019).

Massa ini juga menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) di antaranya RUU Pertanahan, RKUHP dan mencabut UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI.

Koordinator aksi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cimahi Lingga Pangestu menuturkan sejak dulu hingga sekarang secara biologis negara Indonesia merupakan negara pertanian.

Momentum ini harus disemarakan karena inilah wujud yang sebetulnya bangsa indonesia ini secara biologis atau secara keturunan itu adalah kelas tani dari dulu hingga sekarang.

Namun saat ini banyak petani di Indonesia yang memiliki tanah yang cukup tapi kebutuhan pasar tidak tercukupi. Masih banyak rakyat Indonesia yang menderita dan kelaparan.

• Riuh Demo Mahasiswa di DPR, Eh Ada Komika Arafah Rianti Ikut Aksi Demonstrasi hingga Malam

"Kami menuntut RUU Pertanahan ini harus ditolak, kami harus menolak ini. Kami kembalikan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bung Karno pada 1960 terkait reforma agraria sejati dikembalikan lagi kesana," ujar Lingga di sela-sela aksi tadi siang.

Menurutnya jangan sampai janji-janji sertifikasi tanah yang dilakukan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah ini membuat masyarakat petani merugi. Massa meminta RUU Pertanahan ini dikembalikan pada reforma agraria sejati.

"Bahwa petani itu harus memiliki tanahnya sendiri, alat produksinya sendiri, bahan produksinya sendiri, pasar produksinya sendiri, sehingga tidak ada lagi kemiskinan yang terjadi di masyarakat tani," tuturnya.

Lingga mencontohkan masyarakat tani di Pangalengan yang awalnya menggantungkan hidup dengan bertani teh kini dipaksa mengganti komoditi menjadi kopi. Tanpa ada sosialisasi atau bimbingan teknis di lapangan dari Dinas terkait sehingga masyarakat kesulitan.

• Bocah Perempuan Ini Diperkosa oleh Kakak Angkat, lalu Dibunuh oleh Ibu Angkat dan Dibuang di Sungai

"Yang jelas kami juga menolak RUU KUHP dan kami menolak juga mencabut UU KPK yang sudah diplenokan," ujarnya.

Ratusan orang ini berkumpul dan berorasi di depan pintu masuk kompleks Pemkab Bandung Soreang. Selain membawa spanduk bernadakan protes, massa juga menggelar orasi di atas mobil pikap.

Ratusan orang ini mendapat penjagaan ketat dari personil gabungan, Polisi, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Mereka menolak masuk untuk audiensi dan menuntut Bupati Bandung Dadang M Naser untuk menemui massa di gerbang kompleks.

• Gadis Ini Menangis, Pilu, Adiknya Lahir dengan 4 Tangan dan 4 Kaki, Hanya Bisa Lihat dari Ponsel

Ancam Bupati Bandung

Ratusan orang mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi jika Bupati Bandung Dadang M Naser tidak memenuhi aspirasi massa pada aksi yang digelar hari ini, Selasa (24/9/2019).

"Kami tidak mau hanya perwakilan dari elemen mahasiswa dan buruh tani masuk ke dalam, kami ingin Pak Bupati datang ke depan dan memberikan pernyataan sikap bahwa beliau siap menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung ini," tutur Koordinator aksi dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cimahi Lingga Pangestu 

"Kalau tidak ada, kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi dan kalau perlu kami akan blokade jalan ini (Jalan Al Fathu Soreang)," tambahnya.

Lingga menuturkan saat ini pada aksi ini pihaknya membawa 300 orang dari mahasiswa dan masyarakat petani. Mereka berjanji akan membawa 1.000 orang pada gelombang aksi selanjutnya.

• Janji Robert Alberts Menjelang Persib Bandung vs Arema FC

"Massa di daerah terus bergerak, ini menampilkan kondisi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, Indonesia dalam keadaan darurat," katanya.

Lingga juga mengomentari Ketua DPR RI Bambang Susetyo yang sudah bertemu Jokowi untuk menunda keputusan RKUHP selama 4 hari. Menurutnya DPR takut pada massa yang terus bergerak di setiap daerah menolak berbagai macam RUU.

"Jelas kami menolak RUU KUHP, kami menolak juga mencabut UU KPK yang sudah disahkan," ujarnya.