46 Perusahaan Disegel, Diduga sebagai Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Sebanyak 46 perusahaan yang diduga sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga September 2019, kebakaran hutan menghanguskan 328.724 hektare (ha) lahan.

Puluhan perusahaan yang disegel tersebut tersebar di berbagai provinsi.

"Sudah ada 46 perusahaan yang disegel dan masih akan bertambah," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (15/9/2019).

Jumlah titik panas (hotspot) mencapai 2.862 titik dengan mayoritas ada di Sumatra dan Kalimantan.

Pihak keamanan telah melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan keterangan resmi BNPB, hasil pantauan memperlihatkan lahan kelapa sawit yang tidak terkena dampak Karhutla.

• 37 Penerbangan di Pontianak Dibatalkan Gara-gara Kabut Asap karena Kebakaran Hutan

• 5 Warga Cianjur Terkepung Api Saat Rumah Kebakaran, Tetangga Berteriak, Damas pun Tendang Pintu

Melihat hasil pantauan itu, Kepala Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian menganggap bahwa hal itu menunjukkan masalah karhutla murni karena ulah manusia.

"Ini menunjukkan adanya praktek land clearing dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau," terang Tito dalam siaran pers BNPB, Minggu (15/9/2019).

Tito Karnavian Mengaku Heran

Mengutip Kompas.com, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian keheranan usai meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Sumatera Selatan, Minggu (15/9/2019).

Tito menyatakan heran karena tidak ada perkebunan sawit dan tanaman industri lainnya yang ikut terbakar.

"Apa yang sudah kami lihat dari helikopter bersama Panglima TNI dan Kepala BNPB, lahan yang sudah jadi perkebunan, baik sawit maupun tanaman industri lainnya, kok tidak ada yang terbakar. Misal pun ada paling hanya sedikit dan di pinggir," kata Tito Karnavian melalui keterangan tertulis yang diedarkan BNPB, Minggu (15/9/2019).

Menurut Tito, hal itu menunjukkan bahwa karhutla dilakukan oknum tertentu untuk membuka lahan baru.

"Ini menunjukkan adanya praktik 'land clearing' dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau," katanya.