Iuran BPJS Naik, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Kaji Berbagai Alternatif Solusi untuk Warga Jabar

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan tengah mencari solusi jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap dianggap memberatkan masyarakat.

Iuran BPJS Naik, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Kaji Berbagai Alternatif Solusi untuk Warga Jabar
Tribun Jabar/Muhammad Syarif Abdussalam
Ridwan Kamil saat rapat di Ruang Pansus DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (26/8/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan tengah mencari solusi jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetap dianggap memberatkan masyarakat.

Pihaknya pun akan mengkaji peluang asuransi swasta atau menangani dengan APBD Provinsi Jabar.

"Kami akan teliti, kan ujungnya yang penting masyarakat ter-cover kesehatannya. Sekarang kalau BPJS dinaikan, pertanyaannya apakah ada asuransi swasta juga yang harganya lebih murah kualitas lebih tinggi, kita sedang kaji pilihan-pilihan itu," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Sate, Selasa (10/9/2019).

BJ Habibie Memprihatinkan, Tubuh Dipasang Alat, Tak Bisa Komunikasi, Ini Bocoran Anies Baswedan

Ridwan Kamil mengatakan hal yang paling utama adalah keterjangkauan iuran tersebut oleh masyarakat. Kemungkinan perpindahan asuransi atau penanganan iuran oleh Pemprov Jabar, katanya, harus diperhitungkan.

"Pemprov atau Pemda meng-cover tambahannya, atau subsidi, itu juga kan harus dihitung pengaruh terhadap APBD seperti apa," katanya.

Dengan demikian, katanya, tidak serta merta tiap kenaikan iuran berharap pemerintah daerah menutupi. Kalau ada anggarannya, katanya, tentulah pemerintah tidak akan mempermasalahkannya.

"Kalau enggak ada juga kan harus adil. Intinya kami sedang mengkaji opsi-opsi yang memudahkan masyarakat selain BPJS," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk kelas I dan II masih menuai polemik publik.

Namun, pemerintah menilai angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu harusnya lebih tinggi.

Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp 8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun. Dengan kata lain, claim ratio dari peserta mandiri ini mencapai 313 persen.

Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300 persen. Namun, pemerintah hanya memutuskan untuk menaikkan iuran hanya 100 persen untuk peserta kelas I dan II. Sementara kelas III naik 65 persen.

Kemenkumham Sebut Telah Deteksi Keberadaan Veronica Koman di Australia

Alasan Ingin Merenung, Setya Novanto Tak Ajukan Banding, Jaksa Duga Hindari Tambahan Hukuman

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved