Pemprov Jabar Sapu Bersih Desa Sangat Tertinggal, 537 Desa Naik Kelas jadi Desa Maju

Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi desa sendiri, katanya, pihaknya menjalankan program Satu Desa Satu Perusahaan, penyebaran CEO Badan usaha Milik Desa (Bumdes), dan perbantuan pemasaran produk Bumdes.

"Dalam hal perkembangan ekonomi, kami targetkan program satu desa satu perusahaan. Saat ini masih 14,1 persen atau 746 desa yang belum mempunyai Bumdes," katanya 

Untuk mengurangi angka ini, Dedi mengatakan, pihaknya  menggaet unsur lain dalam pentaheliks pembangunan, di antaranya menggaet sektor swasta. PT Astra International, katanya, sudah mempelopori pembangunan 100 desa sejahtera.

"100 desa sejahtera yang dipelopori Astra ini akan mendapat bimbingan pelatihan pembuatan produk, pemasaran, temu bisnis, sampai permodalan," katanya.

Dedi menuturkan pemerintah pun tidak akan segan memberikan modal kepada Bumdes yang dapat memperlihatkan kinerja baiknya dalam memajukan bumdesnya sendiri dan menyejahterakan masyarakat desanya 

"Kami akan support juga 500 bumdes tahun ini. Lebih penting bagi kami untuk membantu meningkatakan ekonomi bumdes dan membantu pemasaran. Produk tidak hanya dipasarkan lokal di desa itu, tapi sampai provisi atau go international," katanya.

Intinya, kata Dedi, program yang dicanangkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk pembangunan desa terbilang berhasil dengan munculnya hasil survei Indeks Desa Mandiri mencapai 98 desa.

Artinya, tiga pilar pembangunan desa juara bisa mengena pada pembangunan desa. 

• Uu Safari Ramadan, Gebyarkan Program Satu Desa Satu Perusahaan dan Satu Pesantren Satu Produk

Pembangunan Desa Lebih Mudah dengan Gotong Royong

Bagi Kepala Desa Pananjung di Kabupaten Pangandaran, Dedi Hermawan, pembangunan desa tidak berarti hanya fokus untuk meningkatkan IDM dengan berbagai dimensinya, namun juga mendengar dan menindaklanjuti beragam aspirasi masyarakat desa.

Apalah arti status desa mandiri, katanya, jika masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

Dedi mengatakan contohnya, desanya yang sudah berstatus desa mandiri ini membangun tanggul dengan biaya Rp 300 juta untuk mencegah masuknya air laut ke sawah warga. Keputusan tersebut adalah hasil musyawarah atas aspirasi para petani.

Namun ternyata setelah berdiri, pembangunan tanggul ini berdampak positif juga terhadap penanganan abrasi bahkan pencegahan gagal panen saat kemarau.

"Tanggul itu juga berfungsi menahan banjir sehingga tidak menyebabkan kerugian material. Jadi selain untuk menjaga ketahanan pangan (memenuhi Indeks Ketahanan Ekonomi) juga untuk menanggulangi bencana (memenuhi Indeks Ketahanan Lingkungan)," kata Dedi saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

Dedi mengatakan, anggaran desa memang tidak banyak, karenanya pihaknya harus cerdik memprioritaskan pembangunan terhadap hal yang paling bermanfaat dan berdampak luas.

Kolaborasi atau gotong royong dengan berbagai pihak pun, katanya, menjadi kunci pembangunan desanya.

Bekerja sama dengan masyarakat dan pengusaha di kawasan penyangga pusat wisata Pantai Pangandaran, katanya, desanya pun membangun ketahanan ekonomi dengan cara pemberdayaan usaha kecil dan menengah, didasarkan pada berbagai potensi di desanya.

Bagaikan berinvestasi, katanya, dana desa digunakan juga untuk membantu berbagai usaha kecil dan menengah di desanya.

Dari mulai sentra usaha produksi tempe, pengolahan ikan asin, sentra perajin gula kelapa, sampai usaha penangkapan dan pembibitan ikan. Keberagaman produk ini diwarnai dengan usaha jasa perdagangan dan pariwisata.

"Kami punya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), yang bergerak khususnya di bidang perikanan, penyewaan kios dan gedung, sampai penyewaan alat konstuksi. Hasil usahanya dibagi dua antara Bumdes dengan Pemerintah Desa Pananjung, tahun lalu desa dapat Rp 60 juta," katanya.

Bumdes Pananjung, katanya, menyerap sangat banyak tenaga kerja dan melibatkan banyak warga. Sebagian besar keuntungan Bumdes ini dipakai untuk mengembangkan usaha dan pembangunan desa.

Tahun ini, kata Dedi yang menjabat sebagai kepala desa sejak 2013 tersebut, Bumdes Pananjung fokus ke pengembangan industri kebersihan atau pengolahan sampah.

• Ridwan Kamil Sebut Kerja Sama dengan Salim Group Contoh untuk Satu Desa Satu Perusahaan

Salah satu desa mandiri lainnya di Jawa Barat adalah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Pananjung, Ojat Kurnia, pelayanan publik dan peningkatan produksi khas desa menjadi fokus untuk meraih status desa mandiri.

Ojat mengatakan secara geografis, Desa Ciburial berada di ujung utara Kabupaten Bandung. Jarak yang jauh dari ibukota kabupatennya di Soreang menyulitkan warga Ciburial kesulitan mendapat berbagai layanan, terutama layanan kependudukan.

Desa Ciburial kemudian membuat layanan satu atap bernama Pusat Kesejahteraan Sosial.

Tidak hanya membantu warga mendapat pelayanan kependudukan, sarana ini pun menjadi akses masyarakat mendapat layanan kesehatan dan sosial secara cepat.

Hal ini tentunya otomatis meningkatkan IDM Desa Ciburial.

"Kami tangani semua di situ secara cepat. Mau bikin surat apa-apa, kami layani atau minimal diarahkan. Aspirasi warga semua masuk lewat situ. Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, akses informasi, sampai transparansi pemerintah desa," katanya.

Ojat mengatakan setidaknya ada tiga produk unggulan desa yang terus mendapat perhatian serius desanya, dari mulai produksi madu, kerajinan bambu, sampai pertanian berteknologi.

Di bidang lainnya, desanya pun fokus pada pengembangan pariwisata dan penanggulangan lingkungan hidup.

"Melalui bumdes, kami dirikan sejumlah kios di sekitar Tebing Keraton. Bumdes pun bergerak di bidang pipanisasi, menyalurkan air bersih ke rumah-rumah warga. Yang masih harus didorong, masih jadi pekerjaan rumah kami, adalah kolaborasi dengan swasta yang banyak mendirikan cafe di daerah ini," katanya.

Selama ini, kata Ojat, kolaborasi baru terjalin dengan dunia pendidikan, di antaranya pesantren setempat.

Juga dengan para pengusaha produk kerajinan dan pemerintah desa atau kelurahan di sekitarnya.

• Canangkan Satu Desa Satu Perusahaan, Ridwan Kamil: Warga Desa Tak Harus Cari Kerja ke Kota