Orang Tua Siswa Unjukrasa Soal PPDB, Mengeluh Tetangga Rumah Lebih Jauh Tapi Lolos PPDB

Massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan berunjukrasa memprotes sistem PPDB 2019, depan gerbang Balai Kota Bandung, Rabu (3/7/201

Penulis: Syarif Pulloh Anwari | Editor: Theofilus Richard
Tribun Jabar/ Syarif Pulloh Anwari
Puluhan orangtua siswa berkumpul di depan Balai Kota Bandung menuntut dan evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Rabu (3/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan berunjukrasa memprotes sistem PPDB 2019, depan gerbang Balai Kota Bandung, Rabu (3/7/2019).

Dari pantauan Tribun Jabar di lokasi, nampak puluhan massa yang sebagian banyak emak-emak sambil membawa belasan poster bertuliskan tuntutan terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Satu diantara spanduk yang dibentang bertuliskan "Apakah Harus Ginjal Kujual Buat Buat Bayar Sekolah".

Sambil membentang spanduk massa bernyanyi Halo-Halo Bandung.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Ila Setiawati, mengatakan aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari sebagaian orangtua siswa yang menjadi korban sistem PPDB 2019 yang tak diterima di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.

"Aksi ini lebih dari menyampaikan aspirasi masyarakat yang sampai saat ini mereka belum tertampung di sekolah negeri ataupun swasta dan banyak juga masyarakat yang sekarang ini menjadi korban sistem dan korban zonasi," ujar Ila saat ditemui Tribun Jabar di sela-sela aksi depan Gerbang Balai Kota Bandung, Rabu (3/7/2019).

Sejumlah Orangtua Siswa Sambangi Balai Kota Bandung, Protes Soal PPDB 2019

Ila mengaku, dari laporan orangtua siswa yang akan mendaftarkan anaknya ke tingkat SD dan SMP, belum mengetahui akan menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri atau swasta.

"Banyak masyarakat yang di wilayahnya itu tidak memiliki sekolah dan jelas itu menjadi korban zonasi, sampai saat ini belum ada kejelasan mendaftar di sekolah negeri ataupun swasta. Karena pada saat ini banyak juga sekolah swasta yang menolak siswa-siswi baik jalur RMP maupun jalur akademisnya," ujarnya.

Dalam aksinya itu, Ila berharap pihak pemerintah untuk merubah sistem tersebut dan pihaknya menilai bahwa aturan sistem zonasi tersebut tidak berpihak serta para calon siswa menjadi korban sistem zonasi tersebut.

"Banyak siswa yang menjadi korban sistem, banyak masyarakat yang jaraknya 200-300 meter tidak tertampung di sekolah negeri. Jadi tuntutuan kami, semua yang hadir di sini dapat diakomodasi ke sekolah negeri, karena di sekolah swasta mereka harus membayar sangat mahal," ujarnya.

Seorang warga asal Kiaracondong yang ikut berunjukrasa, Lilis Setiawati, mengatakan bahwa anaknya belum diterima di sekolah mana pun dan belum tahu akan sekolah di mana.

"Saya di sini memperjuangkan anak saya yang sampai sekarang belum jelas mau sekolah di mana. Padahal rumah saya dekat dengan sekolah negeri, bahkan swasta juga lebih dekat," ujar Lilis.

Lilis menjelaskan, ia sudah berupaya mendaftarkan anak ke sekolah negeri dengan mengikuti jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), namun tetap sama tidak dapat diterima.

"Lalu saya jalur RMP, saya tidak diterima, katanya, saya telat untuk menempuh jalur RMP, sudah tutup." ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved