Pemilu 2019

FKUB Subang Doakan Pengumuman Pemenang Pemilu 2019 Tanpa Kekerasan, Tokoh Agama Imbau Ini

Sejumlah elemen organisasi keagamaan di Kabupaten Subang mendoakan pengumuman hasil resmi Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 201

FKUB Subang Doakan Pengumuman Pemenang Pemilu 2019 Tanpa Kekerasan, Tokoh Agama Imbau Ini
Tribun Jambi/ tekape.co
Ilustrasi kampanye 

"Bagaimana pun juga kedamaian harus diutamakan, kerukunan harus diutamakan, persaudaraan harus diutamakan sebab negara ini membutuhkan kesatuan dan persatuan, membutuhkan keharmonisan," katanya.

Ketua FKUB Jabar Pun Kutuk Aksi Penembakan di Selandia Baru, Warga Diminta Jangan Sebarkan Videonya

Pertemuan ulama, habib, dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar digelar di Jalan Peta, Kota Bandung Rabu (15/5/2019). Pertemuan itu menyepakati sejumlah poin penting untuk Indonesia pasca Pemilu 2019.

Salah satunya, meminta umat untuk menghindari segala bentuk provokasi, fitnah dan kekerasan selama dan sesudah bulan puasa.

Masyarakat diimbau tidak terpancing melakukan aksi inkonstitusional baik langsung dan tidak langsung karena tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan bughot.

Ketua MUI Jabar, KH Rachmat Syafei, menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk mengingatkan masyarakat Jabar menyikapi situasi yang berkembang pascapilpres dan pileg, yang menurut dia, banyak pernyataan tidak sesuai dengan bukti maupun ajakan untuk people power.

"Itu (ajakan people power) jangan diikuti dan itu hanya mengiring masyarakat untuk terbawa arus. Karena people power dalam sistem kenegaraan, itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak," ujar Rahmat Syafei.

Kata dia, people power bisa mengarah ke tindakan inkonstitusional.

‎Kata Rahmat, pertemuan itu juga untuk memberi arahan pada tokoh agama di setiap kota kabupaten di Jabar yang tergabung di MUI, agar mereka mengajak umat supaya tidak ikut-ikutan memprovokasi dan ikut dalam gerakan people power.

"Dalam istilah kenegaraan, itu (people power) disebut makar, ada niat untuk mengganggu keabsahan pemerintahan sendiri. Artinya people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bugot itu dilarang, haram dan harus diperangi," ujarnya.

AHY Dikritik Lebih Sering Ketemu Kubu Jokowi, Disebut Bangsawan Politik

Pertengahan Juni 2019, Sebagian Penerbangan dari Husein Sastranegara Dialihkan ke Kertajati

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved