Senin, 27 April 2026

Pilpres 2019

TKN Ungkap Kejanggalan Data Kecurangan yang Diungkap BPN: Ini Datanya Semakin Diperiksa Semakin Lucu

Mulai dari kejanggalan atas perolehan suara, tuduhan penggelembungan suara, hingga soal tempat pemungutan suara (TPS) siluman.

Editor: Ravianto
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Kamaluddin, saat berbicara dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). 

Kenaikan ini dimaknai sebagai penggelembungan suara.

Menurut Arya, penjelasan dalan materi presentasi itu salah.

Sebab, BPN tidak memerhatikan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Semua kan mengakui tingkat partisipasi Pilpres ini sangat tinggi. Dulu waktu Pilkada Jatim, partisipasinya 20 juta orang, sekarang ada 24 juta orang. Coba cek datanya," ujar Arya.

"Jadi wajar saja kalau suara sah juga naik karena tingkat partisipasi tinggi.

Ini bukan penggelembungan suara," tambah dia.

4. Tuduhan TPS siluman

Arya juga mengungkapkan kejanggalan atas tuduhan BPN mengenai TPS siluman.

Salah satu TPS yang disebut siluman adalah TPS 13 di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat.

TPS ini disebut BPN diisi oleh pemilih siluman karena beberapa pemilih dalam DPT di sana memiliki tanggal lahir yang sama.

"Yang lucu ini kasus DPT. Mereka mengatakan bahwa tanggal lahirnya sama semua. Tetapi NIK-nya sama tidak? Ini beda-beda," ujar Arya.

Arya mengatakan biasanya kombinasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggunakan tanggal lahir dan tahun kelahiran juga.

Dalam materi presentasi yang disiapkan BPN, susunan NIK pemilih yang tanggal lahirnya disebut sama itu berbeda-beda.

Arya pun jadi meragukan data kecurangan BPN ini.

Selain itu, kata Arya, TKN sudah memeriksa hasil penghitungan suara di TPS tersebut melalui situs Situng Komisi Pemilihan Umum.

"Lucunya, ternyata di TPS tersebut yang menang adalah 02. Jadi yang siluman siapa? Kalau ini mengada-ada, kok menguntungkan 02?" ujar Arya.

Tantang di pleno KPU Dengan sejumlah temuan kejanggalan ini, TKN menganggap data kecurangan BPN hanya digunakan untuk memanipulasi rakyat saja.

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved