Prabowo Kini Berjuang Bersama Amien Rais dan GNPF, Partai Koalisi Justru Berpotensi Meninggalkannya

"Saya menyampaikan salam hormat ke Pak SBY dan Bu Ani. Karena tadi saya sempat berkomunikasi yang intinya adalah tentu sampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Sebelumnya Zulkifli Hasan Juga Temui Jokowi

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, mengatakan bahwa kesediaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan bahwa Zulkifli Hasan dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

Hal ini disampaikan Bara menanggapi pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.

"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan. Saya berikan apresiasi pada Presiden yang bersedia untuk bertemu Pak Zulhas," kata Bara Hasibuan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membahas langkah ke depan pasca-Pemilu 2019.

"Pak Zul kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca-pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan.

Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.

"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan. Kemampuan dari semua pihak di sini bukan hanya kedua capres, tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," kata Bara.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli Hasan mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

• Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Menang Telak Pilpres 2019 di Kabupaten Tasikmalaya

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli Hasankepada wartawan usai pelantikan. 

Ditemani Amien Rais

Sosok Amien Rais bisa dibilanga dalah yang paling frontal melakukan perlawanan bersama kubu Prabowo.

Belum lama ini, Amien Rais mengaku merasa jengkel terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 atau Pilpres 2019.

Adapun Amien Rais meyakini bahwa pelaksaan Pilpres 2019 diwarnai banyak kecurangan.

Bahkan Amien Rais menilai kecurangan di Pilpres 2019 dilakukan secara masif.

Saking jengkelnya, Amien Rais menyebut KPU sebagai wujud mahluk politik buatan pemerintah Jokowi.

Tentu saja ada alasan sendiri bagi Amien Rais berani mengucapkan hal itu.

Adapun Amien Rais mendapatkan banyak laporan kalau kinerja KPU patut dicurigai melakukan banyak kecurangan.

Selain itu, Amien Rais pun menyiapkan kejutan yang nantinya bakal ditanggul oleh KPU dan pemerintah.

"Jadi saya selalu mendapatkan laporan tidak utuh, tetapi makin lama makin berbahaya, jadi Insya Allah pada saatnya akan ada element of price, kejutan," kata Amien Rais.

• KPU Bertubi-tubi Dipukuli, Diminta Copot Jokowi, Kini Disebut Amien Rais Mahluk Buatan Pertahana

Kejutan apakah itu? Apakah Amien Rais akan mewujudkan ancamannya, melalulan aksi pengerahan massa yang disebutnya sebagai people power.

Aksi people power pernah dilontarkan Amien Rais saat melakukan demo ke KPU.

Selain itu, Amien Rais mengatakan jika KPU melakukan kecurangan, maka dia akan menggalang people power.

Kader PAN Diserukan Tak Ikuti Amien Rais

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyebut, gagasan people power yang diserukan Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tak akan diikuti oleh kader, simpatisan PAN, hingga masyarakat.

Bara pun meyakini, seruan gerakan masyarakat untuk menolak hasil Pemilu 2019 tak akan terwujud.

Ia bahkan mengatakan, seruan Amien Rais itu sudah layu sebelum berkembang.

• Arah Politik Demokrat Kini Terang Benderang, Pesan SBY: Tinggalkan Prabowo Jika Jokowi Menang

"Saya pikir itu (gagasan people power) sudah layu sebelum berkembang, menurut saya," kata Bara usai diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Meski begitu, Bara mengakui peran pendiri sekaligus Dewan Kehormatan PAN itu masih memegang pengaruh yang strategis.

Namun, kata Bara, imbauan Amien Rais agar pendukung Prabowo - Sandiaga bergerak jika terjadi kecurangan Pemilu 2019, tak akan terealisasi.

Sebab, ia melihat fakta bahwa memang tak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

"Sekarang proses konstitusionalnya terus berjalan di KPU. Hitung manual KPU juga konsisten dengan hasil quick count," jelas Bara.

Lebih jauh, ia juga tidak melihat pernyataan Amien soal people power diamini oleh para pendukung Prabowo-Sandi yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Ketua Umum juga tidak pernah mengeluarkan statement yang mendukung hal tersebut. Sudah tidak ada lagi suara suara seperti itu," kata Bara.

Ikut Peringatkan Prabowo

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyampaikan pesan terbuka kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief_, Jumat (19/4/2019).

Dalam unggahannya, Andi Arief mengingatkan Amien Rais agar tidak menantang Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ).

Andi Arief juga mengatakan bahwa hanya SBY yang dapat menyelamatkan situasi yang saat ini mereka hadapi.

• Viral Foto Warga Lalui Jembatan Bambu di Agrabinta Cianjur Selatan, Pijakannya Cuma 2 Bilah Bambu

"Saya berharap Pak Amien Rais tak usah sok jago nantang-nantang SBY. Dulu bukannya Pak Amien baru digertak SBY karena komentar hoak belaga pilon. SBY punya jalan berbeda dalam menyelamatkan situasi. Saya harap Pak Amien menahan diri. Soal marah semua orang bisa melakukan," tulis Andi Arief.

Lebih lanjut, Andi Arief mengingatkan agar Prabowo hati-hati dengan jalan yang ditempuh Amien Rais.

Ia mengaku sudah lama mengenal Amien Rais.

"Kita akan buktikan SBY atau Pak Amien Rais yang akan selamatkan situasi ini. SBY lebih kenal lama Prabowo dan tidak akan pernah menyarankan sebuah jalan yang akan mencelakakan. Pak Prabowo agar berhati-hati dengan jalan yang ditempuh Pak Amien. Saya tahu lama Pak Amien," kata Andi Arief.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Andi Arief mengenai persoalan yang ia bicarakan.

Akan tetapi, baru-baru ini SBY mengirimkan surat untuk kader Partai Demokrat dan instruksi untuk pejabat partainya.

Dikutip dari Kompas.com, berikut isi poin yang disampaikan SBY dalam suratnya.

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita,

saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat,

untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan. Tak hanya 4 poin di atas, masih ada instruksi lain yang disampaikan SBY buat pejabat partai.

Instruksi tersebut adalah agar petinggi Demokrat sementara waktu kembali ke WP41.

SBY dan Prabowo Subianto (Kolase Tribun Jabar/Istimewa)
Dikutip dari Tribunnews Jakarta, WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta.

Instruksi itu juga disebut ditujukan untuk petinggi partai yang saat ini bertugas di BPN Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsuddin pun membenarkan arahan SBY ini.

“Benar itu, benar. Intinya di butir dua," ujar Amir dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam.

"Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, Amir enggan memaparkannya.

“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” ungkapnya.

Amir menolak menjabarkan apakah itu berarti Demokrat menarik diri dari BPN Prabowo-Sandi.

“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Di sisi lain, Kadiv Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa Demokrat masih setia dan tetap berada di barisan koalisi adil makmur.