Prabowo Kini Berjuang Bersama Amien Rais dan GNPF, Partai Koalisi Justru Berpotensi Meninggalkannya

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF ) Ulama, Yusuf Muhammad Martak ( Yusuf Martak ) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.

Adapun Yusuf Martak menilai usulan diskualifikasi atas dasar temuan dugaan kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif.

Usulan berupa tuntutan ini merupakan keputusan dari hasil ijtima ulama 3 yang digelar pada Rabu (1/5/2019).

Selain itu, Yusuf Martak menjelaskan dasar munculnya tuntutan ijtima ulama 3 tersebut saat datang sebagai narasumber di program acara Rosi, Kompas TV, Kamis (2/5/2019).

"Itu aspirasi dari tokoh-tokoh yang datang di ijtima ulama 3 karena adanya kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Yusuf Martak.

Tak hanya itu, Yusuf Martak juga membicarakan soal sanksi yang pantas diberikan jika benar ditemukan kecurangan dalam Pemilu 2019 khususnya dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Apabila nanti benar-benar ditemukan kecurangan, kira-kira apa sanksinya? Apakah Pemilu-nya diulang?"

• 3 Tokoh Pendukung Prabowo Temui Jokowi usai Pilpres, Apa Tujuannya? Berikut Faktanya

"Kalau ada pertandingan, dua orang bertanding, yang satu jelas-jelas menang sementara yang satu melakukan kecurangan, apakah dia (pelaku kecurangan, red) yang diberi sanksi atau pertandingannya yang diulang?" jelasnya.

Adapun GNPF pun menyarankan agar KPU tetap membuka diri dan bersikap transparan.

Respons TKN

Sementara itu, anggota TKN Jokowi - Maruf, TGB M Zainul Majdi, menilai wajar atas usulan yang merupakan gabungan aspirasi dari para ulama.

"Sebagai aspirasi, siapa yang bisa melarang aspirasi tapi kita punya penalaran," kata TGB.

"Pemilu merupakan musyawarah tertinggi, dan sertifikat musyawarah itu ada di C1," lanjutnya.

Selain itu, TGB juga menyayangkan soal tuntutan hasil ijtima ulama 3.

Ia menilai hal tersebut justru tidak menghormati proses Pemilu 2019 yang sudah melibatkan 80 persen dari total pemilih di Indonesia.

"Kalau kita beralih ke hal lain, sama saja kita tidak menghormati lebih dari 80 persen yang sudah mengikuti musyawarah (Pemilu, red) dengan penuh semangat dan keinginan memilih pemimpin," kata TGB.

Simak video tayangan wawancara keduanya di bawah ini:

Sebelumnya, ijtima ulama 3 menghasilkan satu keputusan, yakni tuntutan diskualifikasi Jokowi - Maruf Amin.

Dikutip dari BBC Indonesia melalui Tribunnews.com, para ulama pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta Bawaslu dan KPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi dan Maruf Amin.

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019), acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu.

Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, soal kecurangan Pemilu.

"Telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019," katanya.

Adapun Prabowo yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan cukup komprehensif dan tegas.

Partai Koalisi Justru Temui Petahana

Sementara itu, di tengah perlawanan GNPF MUI bersama Prabowo Subianto terkait tuntutannya terhap KPU untuk mendiskualifikasi Jokowi - Maruf Amin, salah satu partai koalisi pendukung Prabowo yakni Partai Demokrat diwakili Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY justru malah menemui presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (2/5/2019).

Pertemuan AHY dengan Jokowi di Istana pun mengundang tanya masyarakat.

Di tengah situasi politik yang cukup panas saat ini, tiba-tiba Partai Demokrat yang notabene merupakan koalisi dari pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno diwakili AHY datang untuk bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan.

Lantas, apa yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pertemuan itu?

Dilansir TribunJabar.id dari Kompas.com, pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Presiden Jokowi berlangsung empat mata.

• Prabowo Batal Jenguk Ani Yudhoyono, Demokrat: Katanya Pro Politik Akal Sehat, Jangan Ngambekan Dong

Awalnya, saat di ruang kerja Istana Kepresidenan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyapa Jokowi. Kemudian, mereka pun bersalaman.

Adapun AHY pun dipersilakan duduk di kursi oleh Jokowi.

Selain itu, AHY sempat bertanya ke Jokowi soal aktivitasnya pada Kamis pagi.

"Tadi dari mana, Pak?" tanya AHY yang tampak mengenakan kemeja batik.

Kemudian Jokowi yang menjawab, "habis ninjau bendungan tadi".

Begitulah percakapan awal yang diketahui oleh wartawan.

Selesai pertemuan itu, AHY pun sempat memberikan keterangan kepada awak media.

"Yang jelas, semangatnya adalah kita ingin melihat Indonesia ke depan ini tentunya semakin baik," ujar AHY.

• Pertemuan AHY & Jokowi Berlangsung Empat Mata, Ternyata Ini yang Dibahas, Soal Kondisi Politik?

Bahasan lainnya adalas soal pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Walaupun saat gelaran Pilpres, AHY dan Demokrat merupakan penantang dari Jokowi, namun pada kesempatan itu AHY meminta masyarakat untuk dewasa setelah pencoblosan.

"Kita berharap setelah hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama mudah-mudahan kita semua bisa tenang, sabar dalam melihat situasi perkembangan sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam alam demokrasi yang sehat," ujar AHY.

Elite Demokrat ini juga menegaskan terkait pemenang Pilpres, pihaknya akan menunggu hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan penghitungan terakhir yang nanti diumumkan secara resmi oleh KPU," tambahnya.

• Golkar & Demokrat Klaim Dapat 6 Kursi di DPRD Kota Bandung, PKS 14, Hanura Akui Jeblok

Selain membicarakan soal pilpres, dalam kesempatan itu AHY juga menitipkan salam dari ayah dan ibunya, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Ani Yudhoyono.

Salam tersebut disampaikan SBY dan Ani sesaat sebelum AHY bertemu dengan Jokowi.

"Saya menyampaikan salam hormat ke Pak SBY dan Bu Ani. Karena tadi saya sempat berkomunikasi yang intinya adalah tentu sampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Sebelumnya Zulkifli Hasan Juga Temui Jokowi

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, mengatakan bahwa kesediaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan bahwa Zulkifli Hasan dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

Hal ini disampaikan Bara menanggapi pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.

"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan. Saya berikan apresiasi pada Presiden yang bersedia untuk bertemu Pak Zulhas," kata Bara Hasibuan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membahas langkah ke depan pasca-Pemilu 2019.

"Pak Zul kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca-pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan.

Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.

"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan. Kemampuan dari semua pihak di sini bukan hanya kedua capres, tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," kata Bara.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli Hasan mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

• Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Menang Telak Pilpres 2019 di Kabupaten Tasikmalaya

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli Hasankepada wartawan usai pelantikan. 

Ditemani Amien Rais

Sosok Amien Rais bisa dibilanga dalah yang paling frontal melakukan perlawanan bersama kubu Prabowo.

Belum lama ini, Amien Rais mengaku merasa jengkel terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 atau Pilpres 2019.

Adapun Amien Rais meyakini bahwa pelaksaan Pilpres 2019 diwarnai banyak kecurangan.

Bahkan Amien Rais menilai kecurangan di Pilpres 2019 dilakukan secara masif.

Saking jengkelnya, Amien Rais menyebut KPU sebagai wujud mahluk politik buatan pemerintah Jokowi.

Tentu saja ada alasan sendiri bagi Amien Rais berani mengucapkan hal itu.

Adapun Amien Rais mendapatkan banyak laporan kalau kinerja KPU patut dicurigai melakukan banyak kecurangan.

Selain itu, Amien Rais pun menyiapkan kejutan yang nantinya bakal ditanggul oleh KPU dan pemerintah.

"Jadi saya selalu mendapatkan laporan tidak utuh, tetapi makin lama makin berbahaya, jadi Insya Allah pada saatnya akan ada element of price, kejutan," kata Amien Rais.

• KPU Bertubi-tubi Dipukuli, Diminta Copot Jokowi, Kini Disebut Amien Rais Mahluk Buatan Pertahana

Kejutan apakah itu? Apakah Amien Rais akan mewujudkan ancamannya, melalulan aksi pengerahan massa yang disebutnya sebagai people power.

Aksi people power pernah dilontarkan Amien Rais saat melakukan demo ke KPU.

Selain itu, Amien Rais mengatakan jika KPU melakukan kecurangan, maka dia akan menggalang people power.

Kader PAN Diserukan Tak Ikuti Amien Rais

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyebut, gagasan people power yang diserukan Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tak akan diikuti oleh kader, simpatisan PAN, hingga masyarakat.

Bara pun meyakini, seruan gerakan masyarakat untuk menolak hasil Pemilu 2019 tak akan terwujud.

Ia bahkan mengatakan, seruan Amien Rais itu sudah layu sebelum berkembang.

• Arah Politik Demokrat Kini Terang Benderang, Pesan SBY: Tinggalkan Prabowo Jika Jokowi Menang

"Saya pikir itu (gagasan people power) sudah layu sebelum berkembang, menurut saya," kata Bara usai diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Meski begitu, Bara mengakui peran pendiri sekaligus Dewan Kehormatan PAN itu masih memegang pengaruh yang strategis.

Namun, kata Bara, imbauan Amien Rais agar pendukung Prabowo - Sandiaga bergerak jika terjadi kecurangan Pemilu 2019, tak akan terealisasi.

Sebab, ia melihat fakta bahwa memang tak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

"Sekarang proses konstitusionalnya terus berjalan di KPU. Hitung manual KPU juga konsisten dengan hasil quick count," jelas Bara.

Lebih jauh, ia juga tidak melihat pernyataan Amien soal people power diamini oleh para pendukung Prabowo-Sandi yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Ketua Umum juga tidak pernah mengeluarkan statement yang mendukung hal tersebut. Sudah tidak ada lagi suara suara seperti itu," kata Bara.

Ikut Peringatkan Prabowo

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyampaikan pesan terbuka kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief_, Jumat (19/4/2019).

Dalam unggahannya, Andi Arief mengingatkan Amien Rais agar tidak menantang Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ).

Andi Arief juga mengatakan bahwa hanya SBY yang dapat menyelamatkan situasi yang saat ini mereka hadapi.

• Viral Foto Warga Lalui Jembatan Bambu di Agrabinta Cianjur Selatan, Pijakannya Cuma 2 Bilah Bambu

"Saya berharap Pak Amien Rais tak usah sok jago nantang-nantang SBY. Dulu bukannya Pak Amien baru digertak SBY karena komentar hoak belaga pilon. SBY punya jalan berbeda dalam menyelamatkan situasi. Saya harap Pak Amien menahan diri. Soal marah semua orang bisa melakukan," tulis Andi Arief.

Lebih lanjut, Andi Arief mengingatkan agar Prabowo hati-hati dengan jalan yang ditempuh Amien Rais.

Ia mengaku sudah lama mengenal Amien Rais.

"Kita akan buktikan SBY atau Pak Amien Rais yang akan selamatkan situasi ini. SBY lebih kenal lama Prabowo dan tidak akan pernah menyarankan sebuah jalan yang akan mencelakakan. Pak Prabowo agar berhati-hati dengan jalan yang ditempuh Pak Amien. Saya tahu lama Pak Amien," kata Andi Arief.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Andi Arief mengenai persoalan yang ia bicarakan.

Akan tetapi, baru-baru ini SBY mengirimkan surat untuk kader Partai Demokrat dan instruksi untuk pejabat partainya.

Dikutip dari Kompas.com, berikut isi poin yang disampaikan SBY dalam suratnya.

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita,

saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat,

untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan. Tak hanya 4 poin di atas, masih ada instruksi lain yang disampaikan SBY buat pejabat partai.

Instruksi tersebut adalah agar petinggi Demokrat sementara waktu kembali ke WP41.

SBY dan Prabowo Subianto (Kolase Tribun Jabar/Istimewa)
Dikutip dari Tribunnews Jakarta, WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta.

Instruksi itu juga disebut ditujukan untuk petinggi partai yang saat ini bertugas di BPN Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsuddin pun membenarkan arahan SBY ini.

“Benar itu, benar. Intinya di butir dua," ujar Amir dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam.

"Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, Amir enggan memaparkannya.

“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” ungkapnya.

Amir menolak menjabarkan apakah itu berarti Demokrat menarik diri dari BPN Prabowo-Sandi.

“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Di sisi lain, Kadiv Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa Demokrat masih setia dan tetap berada di barisan koalisi adil makmur.