Tokoh Elite Partai Koalisi Temui Jokowi, Prabowo Kini Berjuang dengan GNPF Cari Keadilan di Pilpres

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF ) Ulama, Yusuf Muhammad Martak ( Yusuf Martak ), mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.

Adapun Yusuf Martak menilai usulan diskualifikasi atas dasar temuan dugaan kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif.

Usulan berupa tuntutan ini merupakan keputusan dari hasil ijtima ulama 3 yang digelar pada Rabu (1/5/2019).

Selain itu, Yusuf Martak menjelaskan dasar munculnya tuntutan ijtima ulama 3 tersebut saat datang sebagai narasumber di program acara Rosi, Kompas TV, Kamis (2/5/2019).

"Itu aspirasi dari tokoh-tokoh yang datang di ijtima ulama 3 karena adanya kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Yusuf Martak.

Tak hanya itu, Yusuf Martak juga membicarakan soal sanksi yang pantas diberikan jika benar ditemukan kecurangan dalam Pemilu 2019 khususnya dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Apabila nanti benar-benar ditemukan kecurangan, kira-kira apa sanksinya? Apakah Pemilu-nya diulang?"

• 3 Tokoh Pendukung Prabowo Temui Jokowi usai Pilpres, Apa Tujuannya? Berikut Faktanya

"Kalau ada pertandingan, dua orang bertanding, yang satu jelas-jelas menang sementara yang satu melakukan kecurangan, apakah dia (pelaku kecurangan, red) yang diberi sanksi atau pertandingannya yang diulang?" jelasnya.

GNPF pun menyarankan agar KPU tetap membuka diri dan bersikap transparan.

Respons TKN

Sementara itu, anggota TKN Jokowi - Maruf, TGB M Zainul Majdi, menilai wajar atas usulan yang merupakan gabungan aspirasi dari para ulama.

"Sebagai aspirasi, siapa yang bisa melarang aspirasi tapi kita punya penalaran," kata TGB.

"Pemilu merupakan musyawarah tertinggi, dan sertifikat musyawarah itu ada di C1," lanjutnya.

Selain itu, TGB juga menyayangkan soal tuntutan hasil ijtima ulama 3.

Ia menilai hal tersebut justru tidak menghormati proses Pemilu 2019 yang sudah melibatkan 80 persen dari total pemilih di Indonesia.

"Kalau kita beralih ke hal lain, sama saja kita tidak menghormati lebih dari 80 persen yang sudah mengikuti musyawarah (Pemilu, red) dengan penuh semangat dan keinginan memilih pemimpin," kata TGB.

Simak video tayangan wawancara keduanya di bawah ini:

Sebelumnya, ijtima ulama 3 menghasilkan satu keputusan, yakni tuntutan diskualifikasi Jokowi - Maruf.

Dikutip dari BBC Indonesia melalui Tribunnews.com, para ulama pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta Bawaslu dan KPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi dan Maruf Amin.

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019), acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu.

Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, soal kecurangan Pemilu.

"Telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019," katanya.

Prabowo Subianto yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan cukup komprehensif dan tegas.

Partai Koalisi Justru Temui Petahana

Sementara itu, di tengah perlawanan GNPF MUI bersama Prabowo Subianto terkait tuntutannya terhap KPU untuk mendiskualifikasi Jokowi - Maruf Amin, salah satu partai koalisi pendukung Prabowo yakni Partai Demokrat diwakili Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY justru malah menemui presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (2/5/2019).

Pertemuan AHY dengan Jokowi di Istana pun mengundang tanya masyarakat.

Di tengah situasi politik yang cukup panas saat ini, tiba-tiba Partai Demokrat yang notabene merupakan koalisi dari pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno diwakili AHY datang untuk bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan.

Lantas, apa yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pertemuan itu?

Dilansir TribunJabar.id dari Kompas.com, pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Presiden Jokowi berlangsung empat mata.

• Prabowo Batal Jenguk Ani Yudhoyono, Demokrat: Katanya Pro Politik Akal Sehat, Jangan Ngambekan Dong

Awalnya, saat di ruang kerja Istana Kepresidenan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyapa Jokowi. Kemudian, mereka pun bersalaman.

Adapun AHY pun dipersilakan duduk di kursi oleh Jokowi.

Selain itu, AHY sempat bertanya ke Jokowi soal aktivitasnya pada Kamis pagi.

"Tadi dari mana, Pak?" tanya AHY yang tampak mengenakan kemeja batik.

Kemudian Jokowi yang menjawab, "habis ninjau bendungan tadi".

Begitulah percakapan awal yang diketahui oleh wartawan.

Selesai pertemuan itu, AHY pun sempat memberikan keterangan kepada awak media.

"Yang jelas, semangatnya adalah kita ingin melihat Indonesia ke depan ini tentunya semakin baik," ujar AHY.

• Pertemuan AHY & Jokowi Berlangsung Empat Mata, Ternyata Ini yang Dibahas, Soal Kondisi Politik?

Bahasan lainnya adalas soal pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Walaupun saat gelaran Pilpres, AHY dan Demokrat merupakan penantang dari Jokowi, namun pada kesempatan itu AHY meminta masyarakat untuk dewasa setelah pencoblosan.

"Kita berharap setelah hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama mudah-mudahan kita semua bisa tenang, sabar dalam melihat situasi perkembangan sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam alam demokrasi yang sehat," ujar AHY.

Elite Demokrat ini juga menegaskan terkait pemenang Pilpres, pihaknya akan menunggu hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan penghitungan terakhir yang nanti diumumkan secara resmi oleh KPU," tambahnya.

• Golkar & Demokrat Klaim Dapat 6 Kursi di DPRD Kota Bandung, PKS 14, Hanura Akui Jeblok

Selain membicarakan soal pilpres, dalam kesempatan itu AHY juga menitipkan salam dari ayah dan ibunya, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Ani Yudhoyono.

Salam tersebut disampaikan SBY dan Ani sesaat sebelum AHY bertemu dengan Jokowi.

"Saya menyampaikan salam hormat ke Pak SBY dan Bu Ani. Karena tadi saya sempat berkomunikasi yang intinya adalah tentu sampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Sebelumnya Zulkifli Hasan Juga Temui Jokowi

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, mengatakan bahwa kesediaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan bahwa Zulkifli Hasan dan PAN bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.

Hal ini disampaikan Bara menanggapi pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.

"Semacam kesadaran Pak Zul untuk menempatkan kepentingan bangsa dari kepentingan partai, kepentingan partisan. Saya berikan apresiasi pada Presiden yang bersedia untuk bertemu Pak Zulhas," kata Bara Hasibuan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Menurut Bara, pertemuan Zulkifli Hasan dan Jokowi membahas langkah ke depan pasca-Pemilu 2019.

"Pak Zul kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi dan bersedia untuk bertemu untuk membicarakan ke depan bagaimana setelah 17 April," ujarnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan, melihat kondisi pasca-pemilu, sikap kenegarawanan semua pihak dibutuhkan.

Tak hanya capres dan cawapres, tetapi juga para pendukungnya.

"Lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan. Kemampuan dari semua pihak di sini bukan hanya kedua capres, tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya," kata Bara.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli Hasan mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

• Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Menang Telak Pilpres 2019 di Kabupaten Tasikmalaya

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli Hasankepada wartawan usai pelantikan.