Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Istana Negara, Pengurus PAN Tanggapi Beragam Termasuk Bima Arya

Saleh mengatakan Zulkifli Hasan bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai Ketua MPR, bukan Ketua Umum PAN.

Ia pun menegaskan PAN tetap berada dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan tak menyeberang ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Tidak perlu ditafsirkan ke sana kemari. Belum ada keputusan politik apa pun yang sudah diambil oleh PAN setelah pemilu. Karena itu, semuanya masih berjalan pada arah yang telah ditentukan sebelumnya," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (26/4/2019).

Ia mengatakan, saat ini Zulkifli Hasan tengah sibuk mengawal perolehan suara PAN di seluruh Indonesia.

Ia pun mengatakan Zulkifli Hasan juga menginstruksikan semua kader PAN untuk mengawal rekapitulasi suara partai.

“Saya sendiri ditelepon langsung oleh Pak Zul agar tetap di daerah menjaga suara PAN. Katanya, untuk sementara saya ditugaskan di daerah saja dulu. Tidak perlu memikirkan hal-hal lain di Jakarta," lanjut dia.

• Caleg dan Paslon Capres-Cawapres Boleh Gugat Hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi

Bima Arya yakin ada pembicaraan mengenai arah dukungan PAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Bima Arya Sugiarto, meyakini pertemuan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait dengan arah dukungan partainya ke depan.

"Ya kalau komunikasi Pak Jokowi dan Pak Zul setahu saya sangat-sangat baik. Pasti ada arah ke depan. Tidak mungkin ketika pemimpin berbicara itu tidak ada, itu pasti," kata Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Meski demikian, Bima Arya belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan itu sudah ada keputusan mengenai arah dukungan partai, apakah ke pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Menurut Bima, arah dukungan partai tidak dapat ditentukan oleh satu orang, termasuk oleh ketua umum partai.

Keputusan itu sangat dipengaruhi oleh suara kader partai, terutama kader-kader di daerah.

Keputusan tersebut, menurut Bima, harus ditentukan sesuai aturan internal yang berlaku di PAN.

"Apakah ada pembicaraan merapat ke sana, ke sini, saya belum tahu. Baiknya kami serahkan pada mekanisme partai, karena keputusan ini signifikan, apakah ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Bima Arya. (Kompas.com/Abba Gabrillin/Rakhkmat Nur Hakim/ Haryanti Puspa Sari)

• 8 Petugas KPPS di Kabupaten Cirebon Meninggal Dunia, PCNU Gelar Doa Bersama

• Jadi Tersangka Kasus Suap PLTU Riau-1, Dirut PT PLN Sofyan Basir Dilarang Pergi ke Luar Negeri