Elektabilitas Jeblok di Angka Nol Koma dan Dapat Banyak Penolakan, PSI Salahkan Koruptor

TRIBUNJABAR.ID - Setelah data hasil survei Litbang Kompas muncul, Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) ternyata menjadi partai politik baru yang paling banyak ditolak masyarakat.

Hal itu tampak dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22 Februari-5 Maret 2019.

Pada survei Litbang Kompas itu menunjukkan responden yang resisten atau menolak PSI yang dipimpin Grace Natalie mencapai 5,6 persen.

Padahal elektabilitas PSI berdasarkan survei Litbang Kompas hanya berada di angka 0,9 persen.

Angka resistensi itu jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan tiga partai pendatang baru lainnya, yakni Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Partai Perindo misalnya, yang memiliki elektabilitas 1,5 persen, resistensinya 1,9 persen.

Kemudian Partai Berkarya dengan elektabilitas 0,5 persen, resistensinya 1,3 persen.

Selanjutnya, Partai Garuda dengan elektabilitas 0,2 persen, resistensinya 0,9 persen.

• Deretan Kontroversi PSI di Panggung Politik, Inikah Penyebab Elektabilitasnya Ada di Angka Nol Koma?

"Meski mempertimbangkan tingkat sampling error +/- 2,2 persen pun, parpol ini masih sulit memenuhi angka minimal ambang batas parlemen," tulis peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu seperti dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Jawaban PSI

Menanggapi hasil survei Litbang Kompas itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wajar apabila partainya itu mendapat resistensi dari sebagian masyarakat.

Menurut Raja Juli Antoni, penolakan itu merupakan sebuah konsekuensi logis dari sikap PSI yang menjunjung tinggi ideologi antikorupsi dan anti intoleransi.

Soal komitmen antikorupsi misalnya, PSI tak mengusung satu pun caleg mantan narapidana kasus korupsi.

Bahkan Raja Juli Antoni mengklaim PSI ikut mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan yang melarang parpol mencalonkan mantan koruptor.

"Jadi kami mendapat resistensi dari para koruptor atau orang-orang yang selama ini hidup dalam suasana yang korup," kata Raja Juli Antoni kepada Kompas.com, Kamis (21/3/2019).

Lalu mengenai komitmen anti intoleransi, menurut Raja Juli Antoni, PSI berani menyatakan penolakan pada Perda Syariah dan praktik poligami.

Adapun Raja Juli Antoni menyebut sikap PSI tersebut membuat sejumlah kalangan tidak nyaman.

"Jadi justru angka (resistensi) itu menunjukkan posisi kami tampak bedanya kami dengan partai nasionalis yang lain," kata Raja Juli Antoni.

Mengenai elektabilitas PSI yang masih di angka 0,9 persen, menurut Raja Juli Antoni pihaknya akan terus bekerja keras di sisa masa kampanye ini.

Selain itu, Raja Juli Antoni meyakini pada akhirnya PSI bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan melenggang ke Senayan.

"Di sekitar 27 hari ini, saya dan ketua umum terus jalan ke berbagai kabupaten/kota yang menurut kami punya potensi besar untuk menaikkan elektabilitas PSI. Semua caleg juga mengetuk pintu rakyat dan pintu hati tanpa lelah. Insyaallah di 17 April mendatang akan berbuah manis," katanya.

Paling Banyak Dicari di Internet

Sementara itu, dengan hasil survei Litbang Kompas, yang paling mencuri perhatian publik adalah partai pimpinan Grace Natalie, yakni Partai Solidaritas Indonesia alias PSI.

Sejatinya, PSI termasuk yang paling aktif muncul di ruang publik ketimbang partai pendatang baru lainnya seperti Partai Berkarya, Partai Perindo, dan Partai Garuda, baik dalam acara debat politik ataupun iklan di media massa dan media sosial.

Bahkan tak tanggung-tanggung, PSI melalui juru bicaranya, Sigit Widodo pernah mengklaim partainya itu paling banyak dicari oleh pengguna internet.

Adapun kala itu, Sigit Widodo mengaku berdasar hasil penelusuran, tren meningkatnya pencarian informasi tentang PSI ini terlihat dari kecenderungan yang direkam oleh Google Trends dalam 90 hari terakhir.

“Pencarian kata kunci PSI terlihat jelas meningkat pesat dalam dua bulan terakhir, terutama beberapa saat setelah PSI menyampaikan sikap-sikap politiknya dalam Festival 11,” ujar Sigit Widodo di Jakarta, Senin (31/12/2018).

• 7 Fakta Menarik tentang Ketua Umum PSI Grace Natalie yang Belum Diketahui Banyak Orang

Google Trends mencatat, lonjakan tertinggi kata kunci 'PSI' terjadi pada 14-15 November 2018, tiga hari setelah pernyataan sikap politik PSI yang kala itu disampaikan Ketua Umum PSI, Grace Natalie soal dukungannya untuk pemimpin-pemimpin reformis di tingkat pusat dan daerah dan mencegah penghamburan uang rakyat di DPR-RI, serta menolak Perda-perda agama yang diskriminatif.

“Google Trends mencatatkan skor 99 pada 14 November dan skor 100 pada 15 November 2018 untuk kata kunci PSI. Ini angka tertinggi dalam skala Google Trends,” ujar Sigit Widodo.

Selain itu, Sigit Widodo mengatakan, Google Trends menghitung popularitas relatif sebagai rasio dari volume query pencarian terhadap jumlah total semua pencarian. 100 merupakan nilai maksimal untuk skala popularitas relatif ini.

“Jadi kasarnya, hampir semua orang di Indonesia mencari dengan kata kunci ‘PSI’ di dua hari itu,” kata Sigit Widodo.

Google Trends, kata Sigit Widodo kembali mencatat beberapa lonjakan pencarian dengan kata kunci PSI.

Pada 19 November 2018, PSI mencatat skor 92, dan setelah itu secara perlahan kembali hingga ke kurva normal.

Kenaikan kembali terjadi pada 11 Desember 2018 saat PSI kembali melemparkan sikap politiknya yang pro-perempuan pada Festival 11 di Surabaya.

“Setelah pernyataan politik PSI di Surabaya, pada 11 Desember 2018 Google Trends mencatat skor 45 dan kembali naik di 17 Desember ke skor 79,” kata Sigit Widodo.

Terlalu Banyak Sensasi?

Kemunculan PSI di panggung politik saat ini menjadi buah bibir di kalangan elit politik maupun masyarakat biasa.

Pasalnya, PSI sering muncul di ruang publik mengomentari permasalahan politik dengan komentar para anggotanya yang yang cenderung kritis.

Adapun beberapa elite PSI seperti Raja Juli Antoni, Tsamara Amany Alatas, bahkan Grace Natalie kerap terlibat perang komentar dengan lawan politiknya.

Sehingga baik masyarakat yang kontra terhadap PSI maupun para elite politik yang merupakan lawan PSI di politik menganggap PSI terlalu banyak cari sensasi.

Berikut ini tribunjabar,id merangkum beberapa perseteruan PSI dengan elite politik.

1. Kebohongan Award

Sebelumnya, PSI pernah memberi penghargaan yang dinamai Kebohongan Award kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo - Sandiaga.

Selain itu, penghargaan Kebohongan Award juga diberikan kepada Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief.

"Penghargaan ini diberikan karena baru awal 2019 sudah terjadi tsunami Kebohongan yang dilakukan oleh mereka bertiga," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Dalam acara jumpa pers itu, PSI turut menyiapkan tiga buah piala yang ditujukan untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief.

Ada juga tiga buah piagam yang telah dibingkai.

Adapun Prabowo mendapat penghargaan Kebohongan ter-lebay awal tahun 2019.

Penghargaan itu diberikan atas pernyataan Prabowo uang menyebut selang darah RSCM dipakai 40 kali.

"Pada faktanya RSCM sudah membantah dan menyatakan selang itu hanya dipakai sekali," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Sementara, Sandiaga mendapat penghargaan kebohongan ter-hqq awal tahun 2019.

• PSI Janjikan Tiga Hal Ini ke Generasi Muda, Bila Berhasil Duduk di Parlemen

Penghargaan ini atas pernyataan Sandiaga bahwa Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dibangun tanpa utang. Namun dalam kenyataannya, ada pinjaman yang dilakukan untuk membiayai pembangunan tol tersebut.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, Tol Cipali dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Kenyataannya ada pinjaman dari beberapa Bank," kata Tsamara Amany.

Terakhir, Andi Arief mendapat penghargaan kebohongan ter-halu awal tahun 2019.

Ini karena Andi dianggap ikut menyebarkan hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan Joko Widodo - Maruf Amin.

KPU sudah mengecek dan memastikan informasi tersebut hoaks.

"KPU sudah mengecek ke Tanjung Priok tidak ada sama sekali yang namanya tercoblos itu," kata Tsamara Amany.

2. Raja Juli vs Fadli Zon

Saling kritik pernah terjadi antara Sekjen PSI Raja Juli Antoni dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Kala itu, saling kritik terjadi diawali dengan Fadli Zon yang menuntut Presiden Jokowi segera mengumumkan cawapresnya untuk Pilpres 2019 mendatang.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni kemudian menyarankan Fadli Zon lebih baik fokus mendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto daripada mengurus permasalahan di kubu Jokowi.

Sikap Fadli Zon dinilai Raja Juli Antoni kontraproduktif dengan keinginan Gerindra untuk mengajukan Prabowo di 2019 nanti.

Adapun Fadli Zon pun membalas kembali melalui akun Twitter-nya. Ia meminta PSI untuk memikirkan dirinya sendiri.

"Anda urus partai sendiri aja, belum tentu lolos PT (Presidential Treshold). Demokrasi memang berat, perlu sabar, dedikasi, kerja keras dan keberpihakan pada rakyat bukan cukong," tulis Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, Kamis (21/6/2018).

Seolah tak berhenti, Raja Juli Antoni kembali menanggapi pernyataan tersebut. Ia memastikan partainya akan lolos Presidential Treshold.

Namun, Raja Juli Antoni mengingatkan membangun diskursus politik yang beradab juga menjadi kewajibannya.

"Tentu saya urus partai saya, Insya Allah 4 persen tidak sulit dicapai dengan kerja keras. Sambil ngurus partai kewajiban saya membangun diskursus politik yang beradab. Politik jujur bukan nyinyir dan asbun (asal bunyi) seperti yang kerap anda lakukan, " kata Raja Juli Antoni.

Selain itu, Raja Juli Antoni pernah mengatakan, Fadli Zon tak seharusnya menuntut Jokowi mengumumkan cawapresnya.

"Menurut saya Fadli Zon tidak perlu nyinyir dan menyibukkan diri mengurus proses pencalonan Pak Jokowi dan cawapresnya. Fadli Zon lebih baik fokus menggenapkan persyaratan pencapresan Prabowo," katanya.

3. Anti Poligami?

Beberapa waktu lalu Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sempat menyuarakan penolakannya terhadap poligami.

Pernyataan PSI itu menuai beragam komentar dari publik atau politikus lain.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar, Abdul Haris Bobihoe, menganggap bahwa sikap PSI tersebut berlebihan.

“Saya kira itu berlebihan karena poligami itu tidak ada larangan dalam Islam. Karena ini merupakan hak, bahwa Ketuhanan Maha Esa dijamin oleh Pancasila,” ujar Abdul Haris Bobihoe kepada Tribun Jabar ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, belum lama ini.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah dijamin dalam Pancasila dan sistem yang berlaku di Indonesia.

Menurut Abdul Haris Bobihoe, poligami memiliki nilai ibadah, sehingga poligami adalah hak seorang Muslim.

“Kalau pemerintah melakukan pelarangan, ini kan melanggar hak asasi kaum Muslimin. Kalau kaum Muslimin berhak melakukan ibadahnya, karena poligami adalah salah satu ibadah,” ujar Abdul Haris Bobihoe.

• Kubu Prabowo Malas Tanggapi Kebohongan Award PSI: Anak Alay Politik Lagi Caper, Ketawa Aja

Meski begitu, kata Abdul Haris Bobihoe, dalam berpoligami ada hal yang perlu dicermati dan diatur. Sehingga dalam praktiknya pun tidak mudah dilaksanakan.

Selama aturan tersebut dipenuhi, maka seorang Muslim berhak melakukan poligami.

“Ada syarat lain (untuk berpoligami), tidak seperti ibadah salat, zakat, atau puasa. Kalau mereka (PSI) melarang itu kan luar biasa,” ujar Abdul Haris Bobihoe,

Ia juga menyadari bahwa ada pro dan kontra mengenai poligami di tengah masyarakat. Tetapi, menurutnya, tidak ada kelompok perempuan yang sangat keras menentang poligami.

Ia berpendapat bahwa perempuan beragama Islam di Indonesia menyadari bahwa poligami diperbolehkan, meski pelaksanaannya tidak mudah.

Selain itu, Abdul Haris Bobihoe juga membandingkan aturan larangan poligami yang berlaku pada masa orde baru. Saat itu larangan poligami hanya terbatas pada kalangan tertentu.

“Kalau pemerintah seperti jaman dulu membuat aturan PP10, dilarang bahwa PNS berpoligami, itu terbatas. Kalau dilarang poligami semua, lantas apa maunya mereka? Ini urusan agama,” ujarnya.

Abdul Haris Bobihoe juga menyarankan PSI membuat program yang menurutnya wajar.

“PSI jangan bikin dagangan fenomenal. Bikin saja program biasa yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

4. Perda Syariah

Kebijakan yang menuai kontroversi PSI di antaranya adalah menolak perda syariah atau perda yang berlandaskan agama hingga yang terakhir soal instruksi soal ucapan selamat Natal.

Adapun kontroversi kebijakan PSI terhadap perda syariah bermula dari penyataan Grace Natalie yang tidak mendukung perda syariah dan perda yang berlandaskan agama lainnya menjadi polemik.

Penolakan PSI terhadap perda bernuansa agama itu dilontarkan Grace Natalie saat HUT ke-4 PSI.

Kala itu, Grace Natalie mulanya berbicara tentang partainya yang akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi, seperti penutupan rumah ibadah secara paksa.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini," ujar Grace Natalie di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, Minggu (11/11/2018).

"PSI tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa," Katanya lagi.

Buntut pernyataannya itu langsung memicu komentar dari berbagai pihak hingga desakan agar Grace Natalie meminta maaf.

Kritik datang dari PBNU, partai politik, hingga anggota Dewan.

Adapun PBNU kala itu mengaku tak sependapat dengan Grace. Begitu pula parpol seperti PPP dan PKS melalui fraksinya di DPR RI.

Istilah Parnoko

Setelah Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) pernah memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief, kini Juru Bicara Badan Pemenangan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade berniat memberikan Parnoko Award kepada PSI.

"Nanti setelah pemilu kita kasih PSI Parnoko Award," kata Andre Rosiade saat dihubungi, Jumat (4/1/2019).

Adapun Parnoko merupakan akronim dari partai nol koma.

Istilah Parnoko itu dibuat Andre Rosiade berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan PSI sebagai partai baru yang memiliki elektabilitas dibawah satu persen.

Menurut Andre Rosiade, Kebohongan Award yang dibuat oleh PSI kala itu hanyalah upaya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka sebagai partai kecil.

• Dengar Grace Natalie Melarang Anggotanya Poligami, 4 Kader PSI Langsung Cabut dari Partai

Adapun Andre Rosiade menuding, PSI hanya numpang tenar dengan menyeret nama Prabowo di setiap isu.

"PSI kan Parnoko. Tentu untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas adalah dengan cari sensasi, paling tepat menempel Prabowo dan Sandi," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra ini.