Kritik KPU Soal Format Debat Pilpres 2019, Asep Warlan: Apa yang Mau Dibicarakan Dalam Satu Menit?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Debat Pilpres 2019 yang berlangsung pada Kamis (17/1/2019), dianggap beberapa pihak sebagai debat yang kurang menarik.

Satu di antaranya adalah pengamat politik dari FISIP Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf. Ia mengatakan debat perdana tersebut kurang menyentuh hal yang bersifat substantif.

Selain penampilan kedua paslon capres-cawapres yang dianggap kurang siap, format Debat Pilpres 2019 yang dibuat KPU juga menjadi alasan debat tersebut tidak menarik.

Asep Warlan mengatakan bahwa beberapa kali waktu yang diberikan kepada paslon kurang lama.

“Format, jangan tiga menit, dua menit, satu menit, waktu habis. Beri waktu semisal 30 menit, cerita mengenai ekonomi kesejahteraannya, apa yang ke depan, ada tiktak, debat saling menyanggah, saling berargumentasi. Itu benar-benar menarik, ada greget,” ujarnya ketika dihubungi Tribun Jabar, Jumat (18/1/2019).

• Raline Shah Tampil Keren Saat Gala Premiere Film Orang Kaya Baru di Bandung

• Ketua DPRD DKI Jakarta Sebut Ahok Menikah 15 Februari 2019, Siapa Calonnya?

Debat Pilpres 2019 juga seharusnya diwarnai dengan perlawanan argumentasi dari masing-masing paslon sehingga publik disuguhkan berbagai macam alternatif solusi memecahkan permasalah di negara ini.

Batasannya, kata Asep Warlan, ketika ada satu di antara paslon mulai menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan fitnah, pelecehan, dan lain-lain.

Saat itu terjadi, tugas moderator menghentikan debat.

“Jangan tiga menit, dua menit, satu menit, Anda lewat waktu, ini membahas masalah negara loh, masa masalah hukum dibahas satu menit, apa yang mau dibicarakan dengan satu menit?”

“Berikan waktu masing-masing, silakan paparkan, 'Anda boleh konter, memotong pendapat dia untuk memberi argumentasi', itu seru. Moderator punya kekuatan untuk mengatur jalannya debat,” ujarnya.

Selain itu, mengenai kisi-kisi Debat Pilpres 2019, menurut Asep Warlan Yusuf, tidak perlu mendetil hingga membocorkan pertanyaan debat.

KPU cukup menyampaikan tema dan ruang lingkup debat.

Semisal, tema besar debat adalah ekonomi. Maka KPU hanya perlu menyampaikan bahwa debat akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi, dan keuangan.

“Itu (kisi-kisi ruang lingkup) boleh, namanya ruang lingkup tapi jangan bentuk pertanyaan. Kemarin kan dalam bentuk pertanyaan, 20 pertanyaan, nanti dipilih dari amplop, kan jadi agak konyol,” ujarnya.

Meski saat debat berlangsung pertanyaan disegel dalam amplop, menjadi percuma karena makna penyegelan pertanyaan sudah hilang.

Detil pertanyaan pada debat dapat dibuat oleh masing-masing paslon dan panelis yang independen.

“Jadi pertanyaan bisa dari paslon bisa dari panelis. Moderator jangan bacakan pertanyaan, pertanyaan silakan saja dari paslon atau panelis,” ujarnya.

• Pengamat Politik Melihat Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi Belum Siap Berdebat Secara Substantif

• Sebelum Dibebaskan Tanpa Syarat, Abu Bakar Baasyir Pernah Tolak Ajukan Grasi ke Presiden

Selain mengkritisi KPU, Asep Warlan juga mengkritisi kedua paslon yang dianggapnya kurang siap menghadapi Debat Pilpres 2019.

Hal itu terbukti dari beberapa pernyataan yang dianggap kurang penting diucapkan, semisal pembahasan caleg Partai Gerindra yang merupakan mantan napi koruptor, atau mengatakan bahwa penyebab korupsi adalah gaji yang kecil.

Asep Warlan Yusuf berharap Debat Pilpres 2019 selanjutnya, kedua paslon lebih dapat menyampaikan hal substantif.

Penyampaian solusi berbagai permasalahan harus diutamakan, sehingga masyarakat mendapat pengetahuan mengenai cara kedua paslon menyelesaikan masalah di negara ini.

“Semisal soal ekonomi, hankam, lingkungan, kesejahteraan, itu penting lebih substantif dibanding saling ejek, menyerang pribadi, kurang bagus di mata publik,” ujarnya.