'Bilik Cinta' di LP Sukamiskin Bandung yang Dibuat Suami Inneke, Masih Ada? Ini Kondisi Terkininya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penanganan kasus suap Kepala Lapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini, jadi paling fenomenal. 

Wahid Husen sudah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada Rabu (5/12/2018). Fakta‑fakta mengejutkan terkuak.

Mulai dari penyalahgunaan pemberian izin keluar bagi terpidana Fahmi Darmawansyah, TB Chaeri Wardana atau Wawan dan Fuad Amin, penerimaan uang dan barang suap dari ketiga terpidana pada Wahid Husen hingga kamar khusus berukuran 2x3 meter yang dibuat Fahmi Darmawansyah untuk hubungan suami istri.

Fahmi Darmawansyah adalah suami dari artis Inneke Koesherawati.

Tempat atau bilik cinta yang difungsikan sebagai tempat berhubungan suami istri itu juga disewakan Rp 650 ribu.

Tejo Herwanto, mantan Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan yang memimpin Lapas Sukamiskin blak‑blakan kepada Wartawan Tribun Jabar,  Mega Nugraha, Jumat (7/12/2018),  soal kondisi Lapas Sukamiskin saat ini, termasuk membantah adanya kamar untuk senggama tersebut.

• Jaksa KPK Ungkap Peran Inneke Koesherawati Bantu Suaminya Suap Mantan Kalapas Sukamiskin

• Kisah Para Napi di Lapas Sukamiskin, Keluar-Masuk Berbekal Surat Berobat sampai Berbisnis di Penjara

Dakwaan JPU kemarin menyebut soal kamar berukuran 2x3 meter digunakan untuk hubungan suami istri atau 'bilik cinta', bahkan disewakan?

Jadi sejak saya datang, yang dimaksud ruangan itu di mana saya tidak tahu.

Jadi  yang dianggap dulu saung itu, sudah dibongkar.

Saung yang dibelakang juga sudah dibongkar, akses tempat mereka masuk atau saung sudah digunakan ruang kunjungan . Jadi apa yang disampaikan jaksa, sekarang sudah tidak ada lagi.

Berarti dulu sempat ada (bilik cinta)?

Enggak tahu, saya masuk sudah enggak ada (bilik cinta), karena ada tim sebelum saya sudah bersihkan.

Jadi ruangan khusus untuk hubungan badan suami istri itu sekarang dipastikan tidak ada?

Tidak ada, kamar dimaksud tidak ada. Sekarang semua fasilitas peruntukan untuk yang seharusnya. Saya kontrol terus.

Dalam dakwaan jaksa tiga terpidana Fahmi Darmawansyah, TB Chaerudin dan Fuad Amin sering keluyuran termasuk fasilitas istiewa. Apakah bapak sudah mengecek kamar mereka?

Sudah, ruangannya biasa saja, tidak mewah dan sebagainya. Mereka di dalam koperatif, setiap ada program pembinaan mereka jalani, tidak ada konflik dgn petugas.

Ketiganya dulu sering menyalahgunaan izin, diketahui Kalapas?

Memang, itu bisa disalahgunakan oleh oknum bisa seperti yang disampaikan JPU. Tapi sekarang kami punya sistem yang dijalankan agar semua petugas jalankan sistem itu. Memang tidak boleh juga orang sakit mau berobat dilarang‑larang. Tapi harus sesuai prosedur, diawasi terus jam sekian dimana dan seterusnya.

Caranya, sistem baru apa?

Setiap Senin  selalu ada coffee morning bersama‑sama. Acaranya berbagi ide untuk memutus jaringan upaya korupsi selalu dibicarakan, dan tim saya bahas itu.

Misalkan ada warga binaan ke luar, diawasi, jam sekian ke mana di mana,  pakai GPS di ponsel android ada kan sekarang. Si petugasnya memberikan posisi terakhir di mana ke mana, jadi kami tahu.

Petugas yang mengawal terpidana keluar lapas wajib memberitahukan posisi lewat GPS?

Iya, petugas yang mengawal, share location via GPS, foto dimana, keadaan dimana itu wajib.

• KPK Jabarkan Bagaimana Napi Lapas Sukamiskin Salah Gunakan Ijin Berobat dan Kencan dengan Artis

• Fakta-fakta Wawan yang Bebas Keluar Masuk Sukamiskin, Izin Tengok Orang Tua Sakit Malah ke Hotel

Apakah itu hal baru sekarang?

Ya, ini hal baru selama saya disini. Sebelumnya saya enggak tahu. Kami juga libatkan kepolisian, agar pertama mereka keluar aman, takutnya enggak aman. Kerja sama dengan polisi.

Jadi hal baru apa saja yang bapak jalankan pasca OTT KPK pada Wahid Husein hingga sekarang?

Jadi pada dasarnya ada standar dan prosedur (SOP) di seluruh lapas dan rutan. Masalahnya, kitanya  mau enggak jalankan itu. Kalau berbenturan dengan kebijakan itu sulit karena SOP itu sumber dari kebijakan. Nah sekarang, SOP sudah dibuat ada 12 poin.

Sudah dilaporkan ke Kanwil Kemenkum HAM Jabar dan Dirjen Pas. Itu yang akan saya jalankan, kecuali jika ada perubahan dari Kanwil Kemenkum HAM dan Dirjen PAS.

12 poin itu termasuk hal baru?

Kita membuat baru, tapi klo yang lalu sudah ada saya enggak tahu. Salah satunya penggunaan GPS.

Dalam dakwaan JPU soal Wahid Husen, diketahui bahwa Wahid Husen terlalu membuka interaksi dengan warga binaan di luar hal‑hal prosedur. Bapak berkaca pada hal itu?

Ini memang salah satu dilema, di satu sisi harus sampaikan program pembinaan, tapi disisi lain harus berhati‑hati dalam interaksi dengan warga binaan.

Tapi tentu saja kami enggak boleh negatif thinking. Tetap harus sampaikan program, keluhan apa, kalau keluhan dan permintaan mereka sesuai prosedur kami upayakan.

Di luar itu?

Enggak dilayani dong.

Pak Wahid membuka interaksi lebih jauh dengan warga binaan lewat staf?

Sekarang ada sistem pergantian staf setiap dua minggu.  Itu termasuk yang dibarukan. Apakah sebelumnya bagaimana, saya tidak tahu.

Dulu pasca OTT, pak Tejo tidak menerima tahanan titipan, sekarang masih berlaku?

Kami sekarang hanya menerima napi yang sudah eksekusi, kalau tahanan (titipan) enggak mau.

Jadi Lapas Sukamiskin saat ini sudah berbenah, Artinya tidak ada perlakuan istimewa bagi warga binaan?

Tidak ada, semua sama.