Reuni Akbar Alumni 212 Dituding Bermuatan Politik, IPW: Pesertanya Tak Akan Lebih dari 20 Ribu Orang

Menurut Neta S Pane, rendahnya sikap antusiasme untuk mengikuti aksi Reuni 212 karena sebagian alumninya menilai, 'sengketa' dengan Ahok sudah selesai, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi bersentimentil dengan reuni.

"Melihat rendahnya sikap antusias untuk mengikuti Reuni 212 ini, IPW berharap Polda Metro Jaya menyikapi aksi tersebut dengan wajar dan tidak berlebihan, sehingga tidak muncul kesan lebih banyak polisi ketimbang massa yang reuni," papar Neta S Pane.

Meski demikian, kata Neta S Pane, jajaran Polda Metro Jaya tetap harus siaga dan tegas serta profesional.

"Artinya, jika ada kelompok-kelompok massa yang bertindak radikal dan anarkis, jajaran Polda Metro Jaya jangan takut untuk menindaknya dan memproses para pelakunya secara hukum," imbau Neta S Pane.

Karenanya, IPW berharap menjelang penutupan tahun dan tahun baru, serta menyongsong awal tahun politik 2019, semua pihak harus bisa menjaga ketertiban Ibu Kota Jakarta.

"Polda Metro Jaya sebagai garda terdepan penjaga keamanan Jakarta, harus mampu menjamin stabilitas dan ketertiban ibu kota. Khusus menghadapi massa Reuni 212, jajaran Polda Metro Jaya santai saja dan jangan heboh, karena jumlah massanya tidak sebanyak yang dihebohkan di medsos," katanya.

Gerakan Jaga Indonesia Tuding Aksi Reuni Akbar Alumni 212 Sebagai Balas Budi Politik Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk mencabut izin reuni akbar alumni 212 yang akan berlangsung di Monas Minggu (2/12/2018).

Desakan itu disampaikan oleh massa Gerakan Jaga Indonesia dengan menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Peresidium gerakan Nasional Jaga Indonesia Boedi Djarot menggatakan pemberian izin reuni akbar 212 dinilai sebagai upaya balas budi politik Anies.

Karena awal mula adanya aksi 212 pada 2016 lalu digelar saat Pilkada 2017 silam yang menuntut Ahok dipenjara akibat menistakan Agama.

"Kami tahu Anies akan melakukan balas budi terhadap mereka. Saya yakin pasti ada agenda politik didalamnya," ujar Boedi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Selain itu Boedi juga menilai Reuni ini syarat dengan agenda politik dan dimotori oleh ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Mereka (HTI) bukan organisasi agama. Mereka adalah partai yang membawa agenda politik, yaitu paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Ini aksi kepanjangan dari HTI. Mereka akan berdakwah tentang khilafah dan Gubernur memberikan izin," ungkap Boedi.

Setara Institute: Warga Sadar Kemana Arah Gerakan Politik Reuni 212