Forum Guru Honorer Ancam Tak Pilih Jokowi di Pilpres 2019 Jika Tak Diangkat Jadi PNS

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Para guru honorer yang berunjukrasa di depan Istana Negara sejak Selasa (30/10/2018) hingga Kamis (1/11/2018) kecewa tak ditemui Presiden Joko Widodo. 

Padahal, kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, para guru honorer sampai menginap di jalanan sekitar Istana untuk menunggu jawaban dari Presiden. 

Kesal dengan sikap Presiden yang mengabaikan para pengunjukrasa itu, Forum Guru Honorer pun mengancam Joko Widodo (Jokowi).

Forum Guru Honorer mengancam tidak akan memberikan dukungan kepada Jokowi yang menjadi Capres di Pilpres 2019.

"Pak Jokowi mau nyalon nih, ada massa begitu banyak, berarti kan enggak butuh suara (guru honorer). Ya sudah kalau enggak butuh suara," kata Titi Purwaningsih kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Hingga Rabu (31/10/2018) sore, Presiden serta menteri terkait tak ada yang menerima perwakilan guru honorer.

Perwakilan guru honorer hanya diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

KSP juga tak menjanjikan apa pun mengenai nasib guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

"Kalau begini terus caranya, Presiden Jokowi bisa kehilangan suara guru honorer di Pilpres 2019 nanti," kata dia.

Titi Purwaningsih mengatakan, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia cukup besar, yakni mencapai 438.000.

Angka ini belum termasuk para keluarga mereka hingga orang-orang yang ikut bersimpati terhadap nasib guru honorer.

"Kemarin saja teman-teman mahasiswa ikut berdemonstrasi karena simpatik dengan nasib guru honorer," kata Titi Purwaningsih.

Menurut Titi Purwaningsih, saat ini memang Forum Guru Honorer yang ia pimpin belum menentukan sikap politik terkait pilihan di Pilpres 2019.

Namun, jika sampai Desember pemerintah belum juga mengangkat guru honorer sebagai PNS, ia akan segera menyatakan sikap politiknya.

"Kita pada dasarnya tidak melihat Jokowi atau Prabowo. Siapa pun presiden mau mendengarkan aspirasi kita, dituangkan dalam hitam di atas putih, itu pasti kita dukung," kata Titi Purwaningsih.

Tagih janji

Menurut Titi Purwaningsih, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi.

Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah.

Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi, namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Titi Purwaningsih juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.

 Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer.

"Katanya 'Iya akan diselesaikan'. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak," kata Titi Purwaningsih.

Nyatanya, menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi.

Sebab, guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun.

Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu. "Kami hanya menagih janji, tidak ada yang salah," kata dia.