Breaking News:

Pemilihan Rektor Unpad

Menristekdikti Sebut Pilrek Unpad Cacat Aturan, Guru Besar Unpad: Menteri Salah, Sewenang-wenang

Mensitekdikti anulis Pilrek Unpad. "Jadi, pendapat menteri itu salah dasar hukumnya, itu berlaku untik PTN Non Badan Hukum. Jadi tidak tepat."

Penulis: Resi Siti Jubaedah | Editor: Kisdiantoro
Cipta Permana
Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Kota Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menilai proses seleksi pemilihan rektor Universitas Padjadjaran (pemilihan rektor Unpad) periode 2019-2024 cacat aturan.

Sehingga kemungkinan besar pemilihan rektor yang dijadwalkan akan digelar pada 27 Oktober 2018 ditunda.

Menanggapi hal tersebut, Atip Latipulhayat dalam kapasitasnya sebagai guru besar bidang hukum dari Universitas Padjadjaran menganggap bahwa pendapat Menristekdikti keliru.

Menurutnya, Menristekdikti masih memakai paradigma lama, yakni untuk PTN Non PTN-BH.

Sedangkan Unpad itu sudah PTN-BH dimana rektor itu diangkatnya oleh Majelis Wali Amanat (MWA), dan Menristekdikti bagian dari MWA suaranya 35%.

"Jadi Menristekdikti itu keliru, dia masih memakai paradigma lama untuk PTN Non PTN-BH, jadi PTN Non PTN-BH atau Saker (Satuan Kerja), itu memang menteri memiliki kewenangan, sebagaimana dikatakan menganulir, rekam jejak, dan sebagainya," ujar Atip Latipulhayat saat dihubungi Tribun Jabar melalui ponselnya, Rabu (24/10/2018).

Usai Audiensi, Pihak MWA Unpad Belum Putuskan Penundaan Prosedur Pilrek Unpad

Tapi Unpad itu sudah PTN-BH dimana rektor itu diangkatnya oleh MWA, dan menteri itu adalah bagian dari MWA suaranya 35% bukan suara mayoritas, bagaimana mungkin suara mainoritas itu menginginkan suara mayoritas yang 65%," jelas Atip Latipulhayat.

Sehingga menurutnya pendapat Menristekdikti dinilai salah dasar hukumnya.

"Jadi singkat kata, pendapat menteri itu salah dasar hukumnya, itu berlaku untik PTN Non Badan Hukum. Jadi tidak tepat, tidak berwenang dan itu adalah kesewenang-wenangan," ujar Atip Latipulhayat.

Menurutnya pemilihan Rektor Unpad sebaiknya terus berjalan, karena sudah sesuai dengan aturan.

Dua Mahasiswa Farmasi Unpad Sabet Juara Ajang 17th Asia Pasific Pharmaceutical Symposium di Jepang

"Sebaiknya bejalan terus karena sesuai dengan aturan. MWA itukan turunan statuta Unpad, statuta Unpad itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah, jadi sudah sesuai, jadi MWA itu jalan sebagaimana yang sudah, ini harusnya 11 Oktober, ini diundur tanggal 27," ujar Atip Latipulhayat.

Pengunduran dan penundaan tersebut menurut Atip Latipulhayat, sudah keliru secara hukum.

Menteri bertindak seperti itu menurutnya diluar kewenangannya, yang bisa mengarah kepada kesewenang-wenangan.

"Jadi sudah keliru secara hukum, berarti disini yang terjadi adalah persoalan-persoalan diluar hukum, dan menteri bertindak seperti itu adalah di luar kewenangannya, yang bisa mengarah kepada kesewenang-wenangan," ujar Atip Latipulhayat pada Tribun Jabar.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved