Dedi Mulyadi Ketua Tim Sukses Jokowi-Maruf Amin di Jabar, Target 60 Persen Suara, Ini Langkahnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi secara resmi mendapatkan mandat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah untuk pasangan Joko Widodo-Maruf Amin. Dia ditugaskan untuk menjaring suara pemilih di Provinsi Jawa Barat yang tergolong multikultural.

Mandat tersebut ditandatangani langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja dan Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja, Hasto Kristiyanto.

Dedi Mulyadi berkomitmen untuk melakukan pola komunikasi khas warga Jawa Barat. Pola tersebut berupa pergerakan kultural di masing-masing simpul. Kontestasi Pilgub 2018 menjadi referensi mendasar bagi mantan Bupati Purwakarta itu untuk menjalin komunikasi antar lini konstituen.

• Begini Pengakuan Perempuan Indonesia Korban TPPO di China, Curhat Melalui Sambungan Telepon

“Orang Jawa Barat memiliki kekhasan tersendiri, di masing-masing simpul tentu berbeda. Ada kultur Priangan, Panturaan, Cirebonan dan Sunda Betawi,” kata Dedi di kediamannya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Kamis (20/9/2018).

Secara teknis, Dedi mengimbau seluruh jajaran tim dan simpatisan untuk menjalankan pola kampanye beradab. Yakni, dengan cara tidak menjelekan pihak kompetitor dalam hal ini Prabowo-Sandi. Secara tegas, dia juga melarang personalia tim melontarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap elektabilitas Jokowi-Maruf.

Sule dan Lina Resmi Bercerai, Saksi Kubu Sule Sebut Lina Selingkuh, Pengacara Lina Pun Membantahnya https://t.co/xwGw6Sy6vn via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) September 20, 2018

“Seluruh hal yang kita dorong ke ruang publik harus memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak boleh sebaliknya, publik menjadi berdebat dan itu kontraproduktif,” ujarnya.

Isu SARA pun menjadi sorotan Budayawan Jawa Barat tersebut. Varian isu jenis ini pernah menerpanya di Pilgub 2018 lalu. Dedi mengatakan tim dan simpatisan Jokowi-Maruf tidak boleh menggunakan isu tersebut untuk mendegradasi kredibilitas lawan.

“Tidak perlu dan memang tidak boleh isu SARA itu digunakan. Karena itu, sudahlah jangan lagi ada perdebatan antara kriteria ulama dan bukan ulama. Kita fokus saja terhadap kebutuhan rakyat Jawa Barat,” katanya.

Kasus Pembunuhan Karyawati Bank di Lembang, Ada Tiga Saksi Lihat Anak Korban Berlumuran Darah https://t.co/vYNdU8JQke via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) September 20, 2018

Target 60 Persen Suara di Jawa Barat

Keberhasilan kinerja Joko Widodo selaku presiden, menurut Dedi, sangat perlu dimunculkan. Hal ini bertujuan agar publik Jawa Barat mampu membedakan kualitas di antara dua kandidat. Implikasinya, publik sadar tentang profiling kandidat yang bekerja dan kandidat yang hanya menebar wacana.

“Berbagai capaian Pak Jokowi selama menjabat kita sampaikan kepada publik. Kemudian, hal yang belum tercapai, mari kita akui bersama dan dorong di periode selanjutnya. Saya kira ini lebih fair dibanding saling klaim,” katanya.

Melalui cara ini, Dedi berharap pasangan Jokowi-Maruf bisa meraih suara terbanyak di Jawa Barat. Target perolehan suara sebesar 60 persen dari 31 Juta lebih pemilih pun sudah dia tetapkan.

Formasi CPNS BNN 2018, Ada 220 Lowongan untuk Unit Kerja Pusat, Sumatera, Bali, Kalimantan, dll https://t.co/hsYhtH2iA5 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) September 20, 2018

“Potensi kemenangan Pak Jokowi di Jawa Barat itu sangat besar. Karena itu kami menetapkan target 60 persen suara,” katanya.

Selain Dedi Mulyadi, para ketua partai pengusung Jokowi-Maruf juga masuk ke dalam susunan Tim Kampanye Daerah di Jawa Barat. Mereka menempati posisi sebagai Wakil Ketua.

Adapun posisi Sekretaris dihuni oleh Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana, sedangkan bendahara dijabat oleh Waras Wasisto yang kini menjadi Bendahara DPD PDIP Jabar. Para sekretaris partai pengusung Jokowi-Maruf yang lain menempati posisi sebagai Wakil Sekretaris. Pola ini juga senada di posisi bendahara dan wakil bendahara.