Kenang 20 Tahun Reformasi, Tb Hasanuddin Berikan Pujian Selangit pada BJ Habibie
Era demokrasi baru yang dimulai sejak diangkatnya Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto.
Penulis: Ferry Fadhlurrahman | Editor: Yudha Maulana
Laporan Wartawan Tribub Jabar, Ferry Fadhlurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tepat 20 tahun era reformasi bergulir yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai simbol Orde Baru pada 21 Mei 1998.
Era demokrasi baru yang dimulai sejak diangkatnya Presiden BJ Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto.
Bagi Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Tb Hasanuddin, yang menjadi ajudan mantan Presiden RI BJ Habibie saat itu menyebut atmosfer reformasi yang dulu dirasakan tidak terlepas dari sosok yang dikenal jenius di bidang penerbangan yakni Habibie.
Baca: Tombol Darurat di Aplikasi Grab, Penumpang Minta Tolong Otomatis, Ini Cara Kerjanya!
Baginya, Menteri Riset dan Teknologi 2 Periode pada masa orde baru itu adalah sosok yang reformis sejati yang meletakan pondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis di tengah gejolak disintegrasi bangsa.
"Pak Habibie, langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis, " kata Tb Hasanuddin di Paguyuban Pasundan, Bandung, Senin (21/5/2018).
Pria yang pernah menjadi ajudan BJ Habibie ini mengingat salah satu kebijakan BJ Habibie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan Pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dimasa orde baru.
Baca: Disebut Pindah Agama dan Menikah dengan Dimas Anggara, Nadine Chandrawinata Ungkap Keyakinannya
"Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie, mengapa? berani membuka dan merubah orde baru menjadi situasi yang lebih demokratis," ujarnya.
Ia memaparkan, langkah lain yang perlu diapresiasi dari Habibie untuk memberantas KKN, adalah dengan dibentuknya tim khusus yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung untuk memburu korupsi.
Ia menambahkan, BJ Habibie juga berani mendobrak masalah ketatanegaraan dan pemerintahan yang penuh nepotisme. Apalagi, banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya kolusi.
"Saya berharap reformasi dikembalikan kepada khittahnya yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin," jelas Tb.