Menpan RB Desak Jawa Barat Buat Mal Pelayanan Publik, Urus STNK dan Pajak dalam Satu Gedung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, Asman Abnur, mendorong setiap daerah di Indonesia memiliki mal pelayanan publik, termasuk di Jawa Barat.

Mal ini akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat berbagai pelayanan pemerintah pada satu tempat.

Di beberapa daerah di Indonesia, katanya, warga tidak perlu mengunjungi banyak gedung dengan instansi yang berbeda-beda untuk mendapat berbagai layanan publik.

Warga di daerah tersebut cukup mendatangi satu gedung yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk mendapat berbagai pelayanan pemerintah.

"Dari surat nikah sampai pajak, semua beres di situ. Begitu juga mengurus paspor dan STNK, semuanya ada di situ. Sehingga semua terintegrasi," kata Asman seusai menghadiri acara Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi SAKIP di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (3/4/2018).

Diduga Kelewatan Batas, 4 Publik Figur Ini Beri Respon Puisi Kontroversi 'Ibu Indonesia' https://t.co/mLZ2l5odbw via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) April 3, 2018

Mal pelayanan publik yang didirikan Pemprov DKI Jakarta, katanya, sudah menyediakan lebih dari 300 pelayanan.

Sedangkan di Banyuwangi, mal pelayanan publik baru menyediakan 100 pelayanan karena belum diintegrasikan dengan pelayanan dari pemerintah pusat atau kementerian.

"Makanya nanti kita harap semua perizinan terintegrasi, mulai dari pusat, provinsi, sampai daerah. Semuanya masuk ke dalam mal pelayanan publik dalam satu gedung," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan rencana pendirian mal pelayanan publik di Jawa Barat sudah direncanakan sejak dulu.

Baca: Begini Cara Blokir STNK Agar Tak Kena Pajak Progresif

Selama ini, berbagai pelayanan publik di Jawa Barat sudah terselenggara dengan baik dan tinggal disatukan dalam satu gedung jika ingin mendirikan mal pelayanan publik.

"Kita sudah bagus pelayanan publik di mana-mana, tinggal disatupadukan dalam satu gedung. Tidak ada kendala, besok lusa juga bisa jadi. Tapi harus ada gedungnya dulu. Tanpa mal, semua sudah bagus. Kalau supaya ada mal pelayanan publik, harus disatukan," katanya.

Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan terdapat sejumlah opsi penggunaan gedung aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan mal pelayanan publik.