Pilkada Serentak
Bacagub Sudrajat Kritisi Sistem dan Edukasi Pemilu di Indonesia
Bakal Cagub Jawa Barat, Sudrajat, sempat menyinggung soal sistem pemilu Indonesia yang menggunakan sistem one man one voted.
Penulis: Theofilus Richard | Editor: Yudha Maulana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard
TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Bakal Cagub Jawa Barat, Sudrajat, sempat menyinggung soal sistem pemilu Indonesia yang menggunakan sistem one man one voted.
Hal itu ia ungkapkan saat pertemuan dengan Tokoh Jawa Barat, H.D. Sutisno dan Ketua Kadin Jabar, Agung Suryamal, di rumah H.D. Sutisno, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Rabu (24/1/2018).
Sudrajat mengritik edukasi politik yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa Barat, sangat rendah.
“Mereka yang boleh ke kotak suara adalah yang berumur 17 tahun, tanpa dinilai pendidikan, kemampuan berpikir, dan segalanya. Orang-orang ini bisa dimanipulasi oleh grup-grup yang punya kepentingan. Kita sudah terjebak dalam sistem demokrasi one man one vote,” ujarnya.
Baca: Waktunya Jalan-jalan di Purwakarta karena Cuacanya Diprediksi Begini
Ia mengatakan, jika ada manipulasi seperti itu, sistem demokrasi di Indonesia akan mengerikan.
Nantinya, kata Sudrajat, ada kemungkinan orang memilih berdasarkan solidaritas teman, bukan karena kualitas seorang pemimpin.
Beri Mahar Hafalan Surat Ar-Rahman, Polisi yang Baru Menikah Itu Wafat saat Hendak Salat Subuh https://t.co/ar2vJy2elf via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 24, 2018
“Mungkin ada evaluasi ke depan, apakah seorang profesor sama haknya dengan pegawai negeri golongan dua, golongan satu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudrajat juga mengatakan jika menginginkan kualitas demokrasi yang lebih baik, maka edukasi politik kepada masyarakat juga harus lebih baik.
“Kita harus mencerdaskan masyarakat, kita juga harus mengevaluasi, bahwa syarat pencalonan harus diperketat agar calon yang mau jadi pemimpin harus punya pengalaman dan prinsip kepemimpinan dan integritas,” ujarnya.
Baca: Ini Sanksi Bagi Anggota Polri yang Tak Netral dalam Pilkada, Mutasi hingga Pemecatan
Termasuk syarat pencalonan seorang kandidat juga harus diperketat.
Pengalaman pemimpin dan pendidikan yang tinggi harus menjadi pertimbangan dalam peraturan pendaftaran seorang kandidat kepala daerah.
“Kalau yang dicalonkan enggak pernah memimpin, kan dia enggak punya keahlian. Itu yang harus dicermati sehingga sistem demokrasi di Indonesia harus mulai dievaluasi setiap prosedur dan tata caranya. Persyaratan harus ditingkatkan sehingga bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya.
