Angkasa Pura II Jadi Pengelola Operasional Bandara Kertajati, Berikut Rincian Pemegang Sahamnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kerja sama pengelolaan Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka disepakati oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT BIJB, dan PT Angkasa Pura (AP) II, Senin (22/1/2018).

Selama 17 tahun disepakati AP II mendapatkan hak operasi pengelolaan bandara yang yang akan beroperasi pada pertengahan 2018 sekaligus bisa melayani penerbangan haji ini.

Kerja sama operasi (KSO) antara PT BIJB yang merupakan BUMD Provinsi Jawa Barat dan AP II yang merupakan BUMN ini dikukuhkan lewat penandatanganan KSO di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung.

Penandatanganan dilakukan langsung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur AP II Muhammad Awaludin, dan Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra.

Baca: Ferrari Mewah yang Dipakai Pose Ketua DPR Nunggak Pajak, Begitu Ditelusuri Hasilnya Mengejutkan

Momen tersebut disaksikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta direksi dan para pemegang saham.

Dengan kerja sama ini, nantinya Pemprov Jabar yang menaungi langsung PT BIJB masih menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi sekitar 62 persen bersama PT Jasa Sarana dan Sindikasi Perbankan Syariah.

Sedangkan AP II bersama Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berkisar di 38 persen. Angka itu saat ini masih dalam pembahasan dan belum final.

Pemain 'Buangan' Tampil Gemilang, Djanur Blak-blakan soal Penggawa PSMS https://t.co/6HCFwCdcE8 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 22, 2018

"Akhirnya disepakati KSO ini dengan jangka waktu 17 tahun. Kerja sama penyelenggaraan Bandara Kertajati dengan AP II ini terkait dengan penggunaan BUBU (Badan Usaha Bandar Udara) PT AP II untuk pengoperasian dan pemeliharaan Bandara Kertajati," ucap Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra, usai acara tersebut.

Kerja sama operasi tersebut sudah lama dijajaki antara PT BIJB dengan AP II dan disepakati akhir pekan lalu.

Pemerintah dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengambil jalan tengah dari dua penawaran yang diajukan masing-masing pihak. Dari pertemuan itu izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk bandara Kertajati yakni 17 tahun.

Menurut Virda, selain kerja sama pengelolaan bandara dengan nilai investasi Rp 2,6 triliun tersebut, poin-poin lainnya selama Bandara Kertajati dikelola AP II disepakati juga beberapa hal. Di antaranya, akan ada transfer of knowledge atau transfer pengetahuan dari AP II kepada PT BIJB ihwal pengelolaan kebandarudaraan. Proses tersebut dilakukan, katanya, supaya saat kerja sama dengan AP II berakhir, PT BIJB bisa mandiri menjadi operator bandara.

Baca: Rambut Kuncir Pejabat Pasha Ungu Bikin Khawatir, Ini Kata Mendagri Soal Aturan Rambut

Dengan masuknya AP II tentu ini semakin menegaskan bahwa Bandara Kertajati bisa beroperasi pada 2018. AP II sejak menyepakati hal tersebut langsung melakukan ekuitas langsung (direct equity) dengan rencana melakukan perpanjangan landasan pacu atau runway menjadi 3.000 meter.

Sampai saat ini, landasan pacu yang dibangun Kementerian Perhubungan baru terealisasi 2.500 dari ultimate 3.500 meter. Komponen seperti airfield lighting system dan rambu-rambu lainnya sudah terpasang. Dibutuhkan panjang minimal 3.000 meter dimaksudkan agar bisa menunjang pergerakan pesawat berbadan besar seperti halnya Boeing 777, yakni pesawat yang bisa digunakan untuk mengangkut jamaah haji.

Virda berharap kerja sama ini juga tetap bisa memenuhi komitmen awal PT BIJB berdiri 2014 lalu ihwal sumber daya manusia (SDM) yang masuk dalam instrumen kesiapan beroperasinya bandara. "Dalam poin itu personil Bandara Kertajati akan diprioritaskan dari lingkungan sekitar bandara sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian Bandara Kertajati," katanya.

Orang Gila Masuk Pesawat Kepresidenan, Bung Karno Batal Terbang dari Filipina ke Indonesia https://t.co/V0t94K0dBT via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 22, 2018

Muhammad Awaludin menambahkan kehadiran AP II yang bertindak sebagai operator dan investor tengah mempersiapkan langkah cepat ihwal operation readliness and airport Transport (ORAT). Persiapan itu berkaitan dengan penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem kebandarudaraaan.

"Kalau target Mei soft launching, tentu sebelum Mei kita harus tuntas siapkan semuanya. Untuk runway kita juga sudah siapkan Rp 350 miliar untuk perpanjangan 500 meter," kata dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan menghadapi operasi Bandara Kertajati pada Juni 2018, tentunya berbagai kesiapan harus segera dilakukan. Salah satunya kehadiran operator yang menangani aktivitas bandara setiap harinya. Sehingga KSO antara PT BIJB dengan AP II ini sangat penting untuk memenuhi syarat beroperasinya suatu bandara.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar atas inisiasi pembangunan bandara internasional. Pembangunan ini bukan keinginan pusat, tapi inisiatif daerah. Ini sejarah baru infrastruktur di Indonesia. Saat pemerintah pusat dengan daerah bekerja sama mendirikan dan mengoperasikan bandara," katanya

Bandara Kertajati ini diharapkan dapat membantu operasional Bandara Soekarno Hatta di Tangerang dan melayani pertumbuhan megapolitan Jakarta-Bandung. Juga dapat menumbuhkan kawasan ekonomi baru di Jawa Barat.

Baca: Polda Jabar Libatkan Pakar Hukum Pidana dalam Kasus Penembakan di Bogor, Untuk Buktikan Ini

Bambang berharap dengan adanya KSO ini kerja sama dua belah pihak bisa saling menguntungkan. Satu sisi BIJB sebagai BUMD bisa mengambil pelajaran terkait pengoperasian bandara ketika KSO tersebut berakhir.

"KSO 17 tahun bisa menjadi pembelajaran yang baik. Tapi ini bisa ditanamkan. Setelah 17 tahun operasional ini oleh AP II, bisa dilanjutkan oleh BIJB. Karena sebenarnya BUBU itu tidak hanya AP I dan II, tapi terbuka," kata Bambang.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengapresiasi kerja sama yang dilakukan BIJB dan AP II. Kerja sama ini menurutnya menjadi bagian dari sejarah mengingat dalam pengoperasian suatu bandara melibatkan BUMN dan BUMD sekaligus.

"Ini sejarah yang harus kita syukuri, karena ini bandara pertama yang dioperasikan bersama-sama antara BUMN dan BUMD. Pembangunannya bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," katanya.

Dengan selesainya KSO ini, katanya, akan menjadi kejelasan pengoperasian bandara dan dipastikan akan rampung pada waktunya. 17 tahun kerja sama ini, katanya, diharapkan akan saling menguntungkan bagi semua pihak.

"Mudah-mudahan pembangunan 15 persen lagi dikebut tiga bulan ke depan. Pengoperasian pada 2018 jadi kenyataan dengan diresmikan menjadi bandara baru, dan untuk pemberangkatan haji 2018," katanya.

5 Hal Menakjubkan Ini Akan Kita Rasakan Jika Berhenti Gunakan Media Sosial https://t.co/qNKAyAMk26 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 22, 2018

Bandara Kertajati yang diharapkan banyak pihak untuk bisa beroperasi pada pertengahan 2018 sendiri sudah dibangun sesuai rencana. Sampai dengan pertengahan Januari 2018, wujud bandara sudah kian nyata.

PT BIJB yang langsung menjadi pelaksana pembangunan bandara seluas 1.800 hektare tersebut melaporkan sudah menyentuh angka 85 persen. Pembangunan sisi darat ini dibagi ke dalam tiga paket pengerjaan. Paket satu yang digarap PT Adhi Karya (persero) Tbk. meliputi pekerjaan infrastruktur berupa ramp simpang susun, jalan utama, drainase, dan lansekap sudah rampung 100 persen.

Selanjutnya dipaket dua yakni pembangunan utama diarea terminal penumpang sudah mencapai 80 persen. Paket dua dengan penyedia jasa dari KSO PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti menggarap terminal, interior, pekerjaan facade dan atap boarding lounge. Saat ini pengembang masih fokus merampungkan atap yang menyerupai ekor merak. Pemasangan atap seluas 40 ribu meter persegi ditargetkan rampung akhir Januari 2018 ini.

Adapun untuk paket tiga meliputi pembangunan gedung operasional yang dikerjakan PT Waskita Karya sudah mencapai tahap akhir atau di 92 persen. PT Waskita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan sarana penunjang operasional bandara berupa incenerator, meteorologi, ground water tank, jalan kawasan, sub station dan perangkat keamanan kebakaran bandara. (*)