Setya Novanto Tolak Lengser dari Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar

Ia mengatakan, MKD belum bisa menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto karena Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD mengharuskan proses tersebut dilakukan ketika sudah berstatus terdakwa.

Tunjuk Plt

Sementara itu dalam suratnya kepada DPP Partai Golkar, Novanto menulis: "Yth DPP Partai Golkar. Bersama ini disampaikan. Tidak ada penyerahan/pemberhentian sementara/permanen terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar. Dan untuk sementara saya tunjuk Plt Ketua Umum Idrus Marham, Plt Sekjen Yahya Zaini atau Aziz Syamsuddin. Demikian harap dimaklumi."

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memastikan surat Novanto tersebut disampaikan dalam rapat pleno DPP Golkar di kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta Barat, Selasa (21/11).

"Tapi kami tidak terpengaruh dengan surat apapun, karena sudah diputuskan, rapat pleno inilah yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar," kata Nurdin di sela-sela rapat yang tengah diskors.

Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Yahya Zaini mengatakan, ditunjuknya Plt Ketua Umum memang tidak akan melengserkan Novanto dari pucuk pimpinan Golkar. Novanto hanya akan berstatus nonaktif. "(Novanto) Tetap Ketum," ucap Yahya.

Tunggu praperadilan

Di internal Partai Golkar sendiri sejumlah pengurus DPP Partai Golkar belum menginginkan Setya Novanto digantikan posisinya sebagai ketua umum partai.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, dalam rapat pleno yang berlangsung Selasa (21/11) berkembang usulan untuk menunggu hasil sidang gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.

"Sebagian di antara pengurus DPP mengatakan bahwa Pak Setya Novanto punya hak sebagai warga negara untuk mencari keadilan. Menurut proses hukum, beliau diberi kesempatan untuk bersidang, untuk praperadilan tersebut," ujar Ace di sela rapat pleno DPP.

Gebrak meja

Rapat pleno DPP Golkar kemarin berlangsung alot dan panas. Bahkan sempat terdengar suara gebrakan meja hingga delapan kali saat rapat berlangsung.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, tidak terlihat siapa saja yang menggebrak meja ketika diskusi berlangsung.

Suara gebrakan terdengar hingga ke depan ruang rapat, disambar dengan suara teriakan dari pengurus DPP Golkar.

Terdengar suara bahwa seharusnya forum menjawab apakah Setya Novanto masih menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang sah atau tidak.