Pramono Anung: Jangan Nilai Kepala Daerah Berasal Dari Partai Mana

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Birokrat di setiap lembaga pemerintahan diimbau untuk tidak menilai kepala daerahnya berasal dari partai politik mana.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, pada workshop "Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital", pada Selasa (22/8/2017), di Hotel Holiday Inn, Bandung.

"Tidak boleh memandang siapapun Gubernurnya, Wali Kotanya, dari partai politik A atau partai politik B," ujar Pramono Anung.

Menurutnya, birokrat harus bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kata Pramono Anung, keberagaman latar belakang partai politik kepala daerah terjadi karena kekayaan sistem yang tidak dimiliki negara manapun.

Roro Fitria Akui Masuk Daftar Penunggak Pajak Kendaraan Mewah, Siap Jika Didatangi Petugas Pajak https://t.co/11fucq1Qcr via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) August 22, 2017

Indonesia, menurutnya menganut sistem presidensial, tapi multi partai.

"Amerika sistem dwi partai. Tapi Indonesia memiliki suatu kekayaan yang tidak dimiliki negara manapun. Memang menjadi perdebatan," tambah Pramono Anung.

Sebagai informasi, selain dihadiri oleh Pramono Anung, workshop itu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Komunikasi, dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Workshop itu juga dihadiri oleh puluhan birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.