Pengamat Sebut Ada Penyesatan Berpikir dari Ketum PKB Terkait Sekolah 8 Jam

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Pengaturan jam sekolah yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sama sekali tidak akan mematikan Madrasah Diniyah.

Justru kebijakan tersebut disertai dengan upaya penguatan sinergi diantara tiga pusat pendidikan, sekolah, masyarakat dan keluarga.

“Jadi Madin (Madrasah Diniyah) yang sudah ada di masyarakat justru bisa bersinergi. Siswa tetap bisa mengikuti Madin usai jam sekolah dan guru dapat memberikan pembimbingan dan penilaian bekerja sama dengan ustaz di Madin,” kata Pengamat Kebijakan Muhammad Sukron dalam pernyataannya, Selasa(8/8/2017).

Sukron menduga ada upaya penyesatan berpikir dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar sebelumnya menyebut kebijakan pengaturan jam sekolah terlalu dipaksakan.

Astaghfirullah! Gak Sabaran Kena Macet, Emak-emak Terobos Cor Beton yang Masih Basah https://t.co/xQ9h1LNzLQ via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) August 8, 2017

Padahal kata Sukron tidak ada klausul dalam Permendikbud yang memaksakan.

Bahkan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan sekolah.

Selanjutnya menurut Sukron, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak pernah menggunakan istilah 'Full Day School'.

Setahu Sukron, kebijakan Mendikbud adalah tentang penguatan karakter.

"Bahkan pak menteri berkali-kali menegaskan sekolah yang sudah menerapkan FDS justru cenderung tidak ada masalah dengan pendidikan karakter. Yang difokuskan oleh Kemdikbud adalah sekolah reguler yang belum menerapkan pengaturan waktu untuk PPK,” terangnya.

Sukron mengatakan jika penyesatan ini dilakukan terus menerus dikhawatirkan masyarakat yang sudah cerdas justru akan kecewa dengan manuvernya.

“Lihat saja, di satu sisi dia (Muhaimin, red) bilang jangan buru-buru bermanuver soal Pilpres, dia sendiri bilang akan menarik pencalonan Jokowi dalam Pilpres jika menudukung kebijakan Mendikbud ini,” tegas Sukron.

Seperti diberitakan, Muhaimin menyatakan kebijakan delapan jam belajar dalam lima hari sekolah yang dikeluarkan Kemdikbud tidak realistis.

Dia bahkan menuding kebijakan yang ia sebut sebagai full day school tidak lebih baik dibanding kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda di masa lalu.

Sementara itu, Kemdikbud dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan implementasi PPK menitik beratkan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas melalui pengaturan hari sekolah dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017.