Tiket Wisatawan Mancanegara Mahal, Kenaikan Sampai 1000 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.CO,ID, LEMBANG - Kepala Staf PT GRPP Heri Hidayat mengatakan sepanjang musim libur lebaran kemarin terjadi kenaikan jumlah pengunjung 70-80 persen dari hari-hari biasa. 

Rata pengunjung per hari di kisaran 10 ribu orang.

"Sekarang kan panjang liburannya, sampai semingguan. Paling banyak hari Kamis kemarin, sampai 11 ribuan. Enggak jauh sih. Sekarang liburnya panjang, jadi hampir merata. Kalau weekend biasa 5-6 ribu. Jadi ya kenaikannya 70-80 persen dibandingkan hari biasa," tuturnya kemarin.

Saat dikonfirmasi Heri mengaku memang ada perubahan harga karcis sejak 2014 berdasarkan PP No 12 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jadi ada penyesuaian tarif PNBP dari Rp 15.000 naik 1000 persen menjadi Rp 150 ribu.

Dan Keputusan Direksi PT GRPP No 01/DIRUT/KEPTS-IX/GRPP/TWA-TP/2014 tentang Jasa Wisata.

"Kalau tarif asing, kebetulan di sini berhubungan dengan PNBP. Itu diatur oleh pemerintah dalam PP 12/2014 tentang penyesuaian tarif PNBP. Ada perubahan 2014. Yang awalnya PNBP Rp 15 ribu jadi Rp 150 ribu, itu belum termasuk jasa wisata. Jasa wisata Rp 150 ribu," tuturnya.

Menurutnya pihaknya hanya sebagai pelaksana di lapangan terkait aturan dari Pemerintah tersebut.

Selain itu menurutnya tarif tiket untuk wisatawan lokal dan asing memang dibedakan terutama untuk wisata konservasi alam, berbeda dengan tarif wisata buatan dan kuliner yang disamakan bagi keduanya.

"Penurunan wisman pasti akan terjadi namun selama ini sejak 2014 masih stabil," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwista dan Kebudayaaan Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati saat dikonfirmasi mengatakan, kenaikan karcis tersebut akan berpengaruh kepada pariwisata Lembang.

Oleh sebab itu pihaknya akan mengkoordinasikan masalah tersebut dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat.

"Kami berharap bisa melakukan audiensi dengan Kemenhut langsung. Tapi sebelumnya kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jabar," ujarnya.

Sri mengaku pihaknya juga sudah melakukan koordinasi langsung dengan pihak PT GRPP namun pihak Tangkuban Parahu bersikukuh mengikuti peraturan pemerintah tersebut. (*)