Mendikbud Sebut Penghapusan UN pada 2018 Terserah Pemerintah

Seperti diketahui wacana tersebut sempat mengundang kontroversi hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tetap

Penulis: cis | Editor: Ferri Amiril Mukminin
tribunjabar/teuku muhamad guci
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (batik motif hijau) dan Ketua Pengurus Pusat (PP)Muhammadiyah, Haidar Nasir (batik motif biru) mendatangi SMA Negeri 10 Bandung, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Minggu (23/4/2017). Kedatangan mereka disambut Alumni SMA yang berada di Jalan Cikutra. 

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Meski mengklaim pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) berjalan lancar, namun Kementerian Pendidikan Kebudayaan tak berencana menghilangkan wacana penghapusan ujian nasional.

Seperti diketahui wacana tersebut sempat mengundang kontroversi hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tetap mengadakan ujian nasional pada 2017.

"Kalau standar nasional sudah bisa dicapai melalui ujian sekolah kenapa harus ada UN (ujian nasional)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, kepada wartawan usai menghadiri kegiatan ulang tahun SMA Negeri 10 Bandung yang ke-50 di Jalan Cikutra, Kota Bandung, Minggu (23/4/2017).

Kendati begitu, Muhadjir menyatakan, pihaknya tak akan memaksakan lagi ada atau tidaknya UN pada 2018. Menurutnya, hal tersebut tentunya menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pelaksanaan UN pada tahun depan.

"Itu terserah pemerintah, kalau kami itu hanya salah satu opsi," kata Muhadjir.

Muhadjir pun mengaku akan menyempurnakan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Sebab tak dimungkiri masih ada kebocoran dalam pelaksanaan USBN tersebut seperti yang terjadi di NTB yang sampai saat ini masih diselidiki penyebabnya.

"Kami perbaiki tahun yang akan datang, termasuk USBN juga berbasis komputer," kata Muhadjir.

Muhadjir mengklaim, pelaksanaan UNBK pada 2017 berjalan dengan lancar. Ia pun memastikan tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan UNBK tersebut.

"Hampir tidak ada kecurangan karena sulit curang karena setiap siswa soalnya satu. Jika di satu kelas ada 45 siswa UN, maka ada 46 soal sehingga tidak mungkin mereka saling bantu," kata Muhadjir.

Kendati begitu, kata Muhadjir, tak menutup kemungkinan kecurangan tetap terjadi pada pelaksanaan UNBK. Ia menilai selalu saja ada upaya oknum yang tak bertanggungjawab untuk berbuat curang meski pelaksanaan ujiannya sudah berbasis komputer.

"Yang penting kita bersihkan sekolah dari praktik kecurangan. Kalau bersih dari kecurangan, karena sekolah hulu peradaban, Insya Allah di hilir nanti juga bisa minimalisir kecurangan.
Kita tanam generasi baru yang betul bersih dari kecurangan," kata Muhadjir. (cis)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved