Selasa, 21 April 2026

Dewan Perwakilan Rakyat

BREAKING NEWS: DPRD Kembali Minta Naik Gaji, Ini Alasan Mereka

PARA anggota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota maupun provinsi kembali mengajukan kenaikan

Penulis: M Zezen Zainal Muttaqin | Editor: Dicky Fadiar Djuhud
DOK TRIBUN JABAR
Cover Tribun Jabar edisi Senin (26/9/2016), membahas soal pembelian mobil Toyota Innova untuk anggota DPRD Jawa Barat. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Zezen Zainal M

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Para anggota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota maupun provinsi kembali mengajukan kenaikan gaji dan tunjangan.

Mereka menilai permintaan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut wajar karena sudah hampir 10 tahun gaji mereka tak mengalami kenaikan.

Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asep Rohmatullah mengatakan permintaan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut disampaikan oleh Asosiasi DPRD baik kabupaten/kota maupun provinsi serta akan dibahas secara khusus dalam rapat kerja nasional (rakernas) ADPSI di Bandung 19-21 Oktober besok.

(Baca dulu: EKSKLUSIF: DPRD Jabar Diam-diam Belanja Mobil Innova Baru di saat Rakyat Susah)

Hasil pembahasan itu, akan dijadikan rekomendasi yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.

"Kami akan sampaikan secara tegas dan lugas (mengenai permintaan kenaikan gaji tersebut) agar pemerintah pusat memahami itu. Hampir 10 tahun gaji kita enggak ada peningkatan. Tidak hanya DPRD provinsi namun juga kabupaten/kota Kalau kepala daerah naik, kita juga harus naik. Kita (DPRD) juga kan bagian dari pemerintahan," ujar Asep saat ditemui di sela-sela kegiatan Rakernas APDSI di Hotel Papandayan Bandung, Kamis (20/10/2016).

Ia menyebut penghasilan anggota DPRD saat ini sudah tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

(Baca juga: Busyeeet, DPRD Jabar Minta 100 Mobil Fortuner Seharga Rp 50 Miliar Lebih)

Asep mencontohkan, biaya operasional (BOP) anggota DPRD Provinsi yang hanya sekitar Rp 18 juta dinilai sudah tidak proporsional bila dibandingkan dengan berbagai kebutuhan operasional anggota dewan yang menurutnya relatif tinggi.

"Alasannya (permintaan naik) apa? Inflasi dan segala macam. Kalau bicara kebutuhan pribadi dan keluarga rasanya mungkin sudah cukup. Tapi biaya politik juga besar. Kita kan nerima proposal, kunjungan ke daerah, undangan konstituen segala macam," ungkap Asep. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved