KAMMI Menilai Menkumham Layak Dicopot
KAMMI menganggap yang dilakukan oleh Menkumham ini sarat akan kepentingan dan muatan politis
Penulis: Siti Fatimah | Editor: Dedy Herdiana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah
BANDUNG, TRIBUNJABAR - Menanggapi beberapa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang kerap menimbulkan kontroversial, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) turut menyayangkan dan melayangkan kritik keras.
Sebagaimana diketahui, tidak hanya sekali saja sepak terjang Menkumham itu mendapat sorotan. Mulai dari ikut andil dalam kisruh PPP dan partai
Golkar, hingga yang terbaru ialah ihwal rencana memberi remisi para narapidana korupsi. Terkait rencana remisi, kritikan disampaikan oleh
banyak pihak, bahkan termasuk dari dalam tubuh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sendiri.
“Apa yang dilakukan oleh Menkumham ini sarat akan kepentingan dan muatan politis, bahkan tidak berlandaskan hukum sama sekali.
Jelas-jelas remisi sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang digelorakan oleh Presiden Jokowi dalam program Nawa
Cita-nya,” kata Ketua Departemen Humas PP KAMMI Riyan Fajri dalam rilis yang diterima Tribun, Kamis (9/4/2015).
Dalam 9 program atau Nawa Cita Jokowi-JK itu, terang Riyan, disebutkan pada poin kedua (Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya) dan poin keempat (Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya).
Riyan meyakini, kebijakan remisi terhadap koruptor sangat tidak disukai publik dan cenderung mengurangi kepercayaan publik kepada
pemerintahan Jokowi-JK. “Jika sudah bertentangan dengan semangat Jokowi, lalu mengapa ide ini digelontorkan oleh Menkumham? Alasan logisnya, mungkin itu demi kepentingan politis atau transaksional saja,” ujarnya.
Riyan menambahkan, kinerja buruk Yasonna Laoly sebagai menjadi Menkumham menambah deret negatif pada Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) yang mengusungnya setelah sebelumnya partai itu disebut-sebut sebagai partai terkorup berdasarkan survei ICW pada 2012
hingga 2014.
“KAMMI tidak ingin adanya kebijakan-kebijakan bodoh yang dilakukan oleh menteri-menteri tidak jelas. Jika masih ada menteri seperti yang
itu, layaknya dicopot saja,” tegas Riyan.
Belum setahun Kabinet “Kerja” Jokowi–JK melaksanakan tugas, Riyan menilai, beberapa kementerian mendapatkan sorotan publik yang merasa
tidak puas. Adapun Kementerian Hukum dan HAM, dalam pandangan KAMMI, merupakan kementerian paling tidak jelas kinerjanya. Oleh karena itu,
simpul Riyan, KAMMI menuntut agar Jokowi mampu mengevaluasi kinerja kabinetnya, khususnya Menkumham yang sangat perlu direshuffle. (*)
