Breaking News:

Tarif Angkutan Umum di Jabar

Akhirnya Tarif Angkutan Bus Jabar Turun

Menurut Kepala Dishub Jabar, Dedi Taufik, penurunan tarif ini telah ditandatangani oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

TRIBUN JABAR/DOKUMENTASI
Ilustrasi angkutan umum bus di Terminal Leuwipanjang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar

BANDUNG, TRIBUN - Setelah melalui rapat yang cukup alot, Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar akhirnya memutuskan penurunan tarif angkutan umum dalam provinsi (AKDP) di Jawa Barat. Dishub Jabar yang berwenang mengurusi angkutan umum jenis bis, menetapkan tarif angkutan untuk bis besar turun 5 persen, sedangkan untuk bis kecil turun 10 persen dari tarif sebelumnya.

"Untuk penyesuaian tarif itu angka penurunannya antara 5,03 -10 persen. Ini sebagai respon atas turunnya harga BBM. Kita punya hitungan angka yang sesuai dengan PP Menteri Perhubungan 52 tahun 2006 tentang formulasi perhitungan tarif, jadi kita menentukan tarif batas dasar. Itu yang kita tentukan," kata Kepala Dishub Jabar, Dedi Taufik di Bandung, Rabu (21/1).

Menurut Dedi, penurunan tarif ini telah ditandatangani oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Tarif baru tersebut efektif diberlakukan mulai hari Kamis (22/1).

"Seperti halnya Bis Kota atau Damri yang turun sebesar Rp 500 dari harga sekarang. Untuk AKDP yaitu bis besar turun 5 persen dan bis kecil turun 10 persen dari tarif batas atas dan tarif batas bawah," kata Dedi.

Dedi mengatakan, untuk tarif angkutan kota itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

"Tapi kita juga sudah melakukan pertemuan dengan kabupaten/kota dan diputuskan turun 10 persen. Untuk pelaksanaannya efektif mulai hari Kamis," ujar Dedi.

Dia berharap seluruh pengusaha angkutan umum di Jawa Barat bisa mengikuti keputusan gubernur tersebut. Terlebih,penurunan tarif itu merupakan hasil  kesepakatan bersama, termasuk dengan Organda.

"Ini harus dipatuhi oleh semua pengusaha angkutan. Kita sudah rapat dengan Organda dan masyarakat transportasi di Kabupaten/Kota. Juga dengan  Kadin, Bank Indonesia, Dinas Perindustrian. Bahkan dengan Dispenda karena Dispenda mengurusi pajak kendaraan bermotor," kata Dedi.

Dedi mengancam, jika para pengusaha angkutan tidak mematuhi kesepakatan bersama tersebut, pihaknya tidak segan-segan bakal memberikan sanksi.

"Untuk sanksi kita akan evaluasi trayeknya. Di kartu pengawas kan ada, akan kita evaluasi selama satu bulan, kita lihat nanti. Yang paling penting jangan stagnan pelayanan transportasi. Organda juga siap dengan pelayanan yang lebih baik lagi," kata Dedi. (san)

Penulis: Ichsan
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved