Persiapkan Dari Sekarang, PPDB SMA 2019 Dibuka Hanya 3 Jalur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah selesai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 pada jenjang TK hingga SMP secara serentak beberapa waktu lalu, kini giliran dibukanya PPDB pada jenjang SMA/SMK/SLB.

PPDB SMA/SMK/SLB diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu pelaksanaan PPDB tahun ini juga mengacu mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, sebagai penyempurnaan dari sistem yang sudah diterapkan sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengatakan PPDB tahun ini dibuka tiga jalur, yakni zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.

"Kami tetap mengacu pada Permendikbud, ya. Ada tiga jalur," ujar Kadisdik Jabar, Dewi Sartika kepada Tribun Jabar, saat ditemui di SMAN 2 Bandung, Kamis (13/6/2019).

Ia mengatakan, seperti halnya juknis PPDB SMP, PPDB SMA tahun ini pun menyediakan kuota yang terbagi menjadi tiga jalur tersebut.

Di antaranya 90 persen jalur zonasi, 5 persen jalur prestasi, dan 5 persen jalur perpindahan orang tua.

Hanya, skema dari total jalur zonasi 90 sudah termasuk formulasi zonasi jarak 75 persen, 20 persen untuk calon peserta didik KETM dan ABK, dan 15 persen untuk formulasi kombinasi.

Pada formulasi kombinasi mempertimbangkan antara 30 persen bobot akademik dan 70 persen bobot jarak atau zonasi.

"Penghitungan jarak dilakukan otomatisasi oleh sistem. Nanti bobot dijumlahkan dan diranking, sistem juga yang menentukan," ujarnya.

Sebelumnya Dewi juga mengatakan pihaknya sudah menetapkan 91 titik zona wilayah administratif untuk PPDB di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Zonasi tersebut tidak hanya mempertimbangkan jarak melainkan juga mempertimbangkan ketersediaan sekolah di wilayah tersebut.

"Titik zona itu berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan," ujarnya.

Kadisdik itu menjelaskan, domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat rumah pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.