Terkuak Cara Quick Count yang Nyatakan Jokowi Unggul dan Real Count Internal Prabowo, Apa yang Beda?
Terdapat perbedaan antara hasil quick count Pilpres 2019 yang dikeluarkan sejumlah lembaga dengan real count internal BPN Prabowo Subianto - Sandiaga
Penulis: Fidya Alifa Puspafirdausi | Editor: Fauzie Pradita Abbas
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID - Terdapat perbedaan antara hasil quick count Pilpres 2019 yang dikeluarkan sejumlah lembaga dengan real count internal BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Dari hasil quick count lima lembaga, yakni Poltracking, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, dan Litbang Kompas menyatakan bahwa pasangan Jokowi - Maruf Amin unggul dari Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Rata-rata angka real count kelima lembaga itu menunjukkan Jokowi - Maruf Amin unggul 54 persen sementara Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya memperoleh 45 persen.
Namun, Prabowo Subianto tak mempercayai hasil quick count yang dikeluarkan sejumlah lembaga.
Bahkan Prabowo Subianto dengan lantang mengklaim kemenangan 62 persen.
Tak main-main, Prabowo Subianto berani menyatakan unggul karena mendapat hasil real count yang dilakukan oleh internal BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Lalu, mengapa survei hasil Pilpres 2019 antara kelima lembaga tersebut dan internal BPN berbeda?
Berikut Tribun Jabar paparkan metode atau cara yang digunakan kedua pihak sehingga hasilnya berbeda.
Melansir dari Kompas.com, salah satu lembaga, Charta Politika membeberkan metode yang mereka gunakan sehingga mendapat hasil wuick count yang menyatakan Jokowi - Maruf Amin unggul.
• Ekspresi Jokowi Ketika Disambut Siap Presiden dan Diberi Hormat, TKN: Tidak Sindir Prabowo
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan proses quick count lebih sedehana dibandingkan proses survei.
Data yang masuk berasal dari rekap C1 plano yang dilampirkan dan kemudian dimasukkan dalam sebuh sistem aplikasi.
Setelah itu, data ditabulasi kemudian menjadi sebuah angka di level nasional.
Sampel yang digunakan Charta Politika untuk quick count Pemilu 2019 berjumlah 2.000 TPS yang diambil secara acak dari total populasi TPS di seluruh Indonesia secara proporsional.
Menurutnya, Charta Politika mengambil sampel TPS menggunakan metode stratified cluster random sampling.
"Skema kerjanya sederhana. Pertama, randomisasi terhadap TPS dengan jumlah TPS yang ditentukan di awal, misalkan kalau dengan 2.000 mewakili 813.000-an (TPS)," katanya.
