KPU Gelar Sosialisasi di RSJ, Ini Pertanyaan yang Dilontarkan Pasien di Sana

Saat KPU gelar sosialisasi di RSJ dan pasien bertanya seputar pelaksanaan pemilu.

Editor: taufik ismail
Kompas.com/Luthfia Ayu Azanella
Pasien di RSJD Surakarta menuju tempat sosialisasi diantar oleh petugas.(KOMPAS.com/Luthfia Ayu Azanella) 

JUMAT (12/4/2019) pagi, suasana berbeda terlihat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Pagi itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kelurahan Jebres menggelar sosialisasi tentang Pemilu 2019.

Pesertanya, pasien di RSJD Surakarta.

Pemilu 2019 menjadi pemilu pertama yang akan digelar di area RSJD Surakarta dengan melibatkan pasien-pasiennya sebagai pemilih aktif.

Meskipun belum sepenuhnya dinyatakan sembuh dari gangguan jiwa yang diderita, 77 pasien RSJD Surakarta mendapat izin dari dokter ahli dan dinyatakan layak mengikuti pemilu 17 April, setelah melalui tahap uji tertentu.

Menurut pantauan Kompas.com, sosilaisasi berlangsung sekitar 40 menit. Para pasien terlihat antusias dan menyimak semua penjelasan yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kelurahan Jebres, Murjioko.

Tak hanya itu, pasien-pasien yang sebagian besar mengenakan seragam rumah sakit itu juga aktif mengajukan berbagai pertanyaan kepada pembicara seputar penyelenggaraan pemilu.

Misalnya, seorang pasien laki-laki yang merasa bingung harus memilih siapa karena tidak ada calon DPRD yang ia kenali. "Saya enggak kenal semua, Pak, Itu bagaimana?" tanya salah satu pasien setelah melihat contoh surat suara DPRD Kota yang dicontohkan KPU.

"Jadi kalau tidak kenal calonnya, boleh coblos partai politiknya. Tadi, kan, disampaikan ada 16, sekali coblos kalau tidak kenal calegnya, kalau kenal silakan dicoblos,” jawab Murjioko.

Ada juga seorang pasien perempuan yang terlihat penasaran dari mana dana penyelenggaraan pemilu berasal. "Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Pemilu ini membutuhkan dana itu dari mana sih, Pak?” tanya pasien yang kemudian mendapatkan tepuk tangan dari seluruh peserta sosialisasi.

"Jadi pemilu itu dibiayai oleh negara. Uangnya dari mana? Dari rakyat. Anda membayar pajak motor, kan, bayar pajak bumi dan bangunan, nah itu dikelola oleh negara. Karena itu kegiatan nasional maka menggunakan APBN," ucap Murjioko.

Terakhir, seorang pasien laki-laki yang menanyakan mengapa jumlah surat suara yang diberikan pada masing-masing pasien tidak sama. Dalam konteks ini, umumnya pemilih mendapatkan lima surat suara, yaitu untuk pemilihan presiden-wapres, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

"Kenapa kok surat (untuk pasien yang berasal) dari Solo lebih banyak daripada (pasien yang berasal dari) kabupaten/kota lain?" tanyanya.

"Kenapa beda, karena daerah pemilihannya berbeda, Mas, antara Sukoharjo dan Solo yang kabupaten/kota itu beda. Tapi yang warna abu-abu (presiden-wakil presiden) sama, yang warna merah (DPD RI) sama, warna kuning sama (DPR RI), warna biru (DPRD Provinsi) sama," jawab Murjioko.

Pertanyaan-pertanyaan di atas memang lumrah untuk ditanyakan oleh masyarakat sebagai pemilih. Jangankan mereka yang ada dalam masa perawatan di RSJ Daerah Surakarta, masyarakat umum yang mendapat banyak informasi pun terkadang masih banyak dibingungkan dengan hal-hal yang sama.

RSJ Daerah Surakarta bekerja sama dengan KPU Kota Surakarta akan menyelenggarakan pemilu pertama di kawasan rumah sakit dengan nomor TPS 108.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sosialisasi Pemilu, KPU Terima Sejumlah Pertanyaan dari Pasien RSJ Surakarta".

Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved