800 Ribu KPM PKH Didorong Untuk Mandiri, Kemensos Akan Beri Modal dan Pelatihan Buka Usaha
Tahun ini, Kementerian sosial akan dorong ratusan ribu keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) menjadi keluarga mandiri.
Penulis: Isep Heri Herdiansah | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri
TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Tahun ini, Kementerian sosial akan dorong ratusan ribu keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) menjadi keluarga mandiri.
"Ada sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat se-Indonesia. Kami sekarang tengah mendorong bagaimana KPM PKH menjadi mandiri," kata Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui usai menyapa KPM PKH di Gor Sukapura, Kota Tasikmalaya, Kamis (11/4/2019).
"Target kami di tahun ini ada minimal 800 ribu KPM menjadi mandiri," ujarnya.
Dengan begitu, lanjut Mensos sehingga ada KPM PKH baru sebanyak menggantikan KPM PKH yang sudah mandiri di tahun ini.
Dikatakannya juga, pemerintah sedang merancang di tahun depan KPM PKH lebih banyak lagi.
• Sosialisasi Cegah Narkoba di Tasik, Mensos: Kerugian Negara Akibat Narkoba Rp 70 Triliun Pertahun
Besaran anggaran yang disiapkan tahun ini untuk program keluarga harapan (PKH) lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
"Rp 19 triliun pada 2018, tahun ini Rp 34 Triliun, bantuannya sistem non plat disesuaikan komponen. KPM PKH banyak di Provinsi Jatim, Jabar jumlah penerima PKH 1,7 juta warga, sekitar 17 persen dari populasi penerima. Dan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanya 3,2 juta penerima," tutur Menteri Sosial.
Untuk mendorong KPM PKH menjadi keluarga mandiri, Kemensos akan memberi bantuan berupa modal dan pendampingan.
"Kami sediakan permodalan dan pendampingan agar saat keluarga lepas dari KPH benar-benar menjadi keluarga mandiri," jelas dia.
"Besarannya akan disesuaikan, konsepnya akan ada pembentukan kelompok usaha bersama yang paling banyak diisi 10 anggota, kami siapkan sebesar Rp 20 juta," lanjutnya.
• Kemensos Akan Bantu Pulihkan Trauma Audrey Siswi SMP yang Dikeroyok Siswi SMA di Pontianak
Disebutkannya, KPM PKH yang didorong untuk mandiri bebas menentukan bentuk usaha apa yang akan dijalankan.
"Usaha mikro tentunya bisa berupa warung, usaha konveksi, atau lainnya nanti ada pendamping sehingga menjamin usahanya berjalan," katanya.
Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian.
"Jadi ada pelatihan kewirausahaan bagi KPM PKH, sehingga menciptakan keluarga mandiri di seluruh Indonesia," tutupnya.
• VIDEO H-6 MENJELANG PEMILU, Disdukcapil Kabupaten Cirebon Bagikan 50.606 Lembar KTP-el
