Menpan RB: ASN Tak Netral Akan Diproses, Hak Politik PNS Hanya di Bilik Suara
Menpan RB Syafruddin mengimbau ASN agar tidak terlibat politik praktis menjelang Pilpres dan Pileg 2019
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, mengatakan pihaknya mendapat laporan soal sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang ikut berpolitik praktis, tidak netral menjelang Pilpres dan Pileg 2019.
Sanksi pun, ucap Syafruddin, menanti para ASN yang terbukti berpolitik praktis tersebut.
Syafruddin mengatakan ASN selalu dimbau untuk netral di tengah kehidupan politik. Dirinya pun tak menyangkal ASN punya hak politik tapi hak politik tersebut hanya digunakan di bilik suara saat pemungutan suara.
"Kami selalu imbau ASN ini netral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan roda pemerintahan berjalan baik, tidak terganggu," kata Syafruddin seusai melantik jajaran Dewan Masjid Indonesia Jabar di Gedung Sate, Selasa (26/3/2019).
Syafruddin menekankan ASN berbeda dengan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, dan para wakilnya. Para kepala daerah ini adalah hasil politik dan dapat berpolitik, sedangkan ASN yang dipimpin sekda tidak bisa berpolitik, hanya punya hak pilih.
• Ini Alasan Menkominfo Belum Blokir Game Online PUBG, Satu di Antaranya Tunggu Masukan MUI
• Inikah Striker Asing Asia Bidikan Persib Bandung? Klubnya di Swiss Sudah Persilakan Pindah
Menurut Syafruddin, pihaknya mendapat banyak laporan mengenai ASN yang terjun ke politik praktis. Hal tersebut telah ditangani pihak berwenang.
"Banyak laporan, sedang didata. Menyebar di kementerian dan lembaga, provinsi dan kota. Masing-masing ditangani pimpinannya. Alhamdulillah tidak begitu masif," katanya.
Syarifuddin mengatakan jumlah ASN yang ditemukan melanggar disiplin itu tidak lebih dari satu persen. Jika dibandingkan dengan jumlah ASN di Indonesia yang mencapai 4,3 juta, angka tersebut terbilang kecil.
"Ada sanksi kelembagaan, dan bawaslu juga sudah atur, ikuti saja aturan. Pemilu ini saya yakin akan damai, Indonesia sudah berpengalaman," ujarnya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan belum menerima laporan mengenai ASN yang ikut terjun berpolitik jelang Pilpres dan Pileg 2019 di Jabar. Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan ASN dari mulai Sekda sampai tingkat terbawahnya bukanlah makhluk politik.
"Jadi ASN tak boleh lakukan politik praktis, harus netral. Sampaikan suara secara rahasia di bilik suara. Dunia pendidikan dan rumah ibadah dipastikan tidak ada pergerakan ke politik praktis, apalagi masjid tempat suci," katanya.
