Penyerapan Anggaran Dinkes Jabar Terendah, Sekda Jabar Sebut Ini Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Pemprov Jawa Barat telah merekapitulasi penyerapan anggaran yang dilakukan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari 54 OPD, Dinas Kesehatan menempati urutan terbawah dalam hal penyerapan anggaran.

Dari anggaran sebesar Rp 1,23 triliun, realisasi penyerapan sebesar RP 924 miliar atau 74,62 persen. 

“Penyumbang terbesar (penyebab) penyerapan kecil karena gagal lelang (gedung rumah sakit provinsi) di Pameungpeuk,” ujar Sekda Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa, ketika ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (2/1/2019).

Iwa juga mengatakan bahwa dana Dinkes Jabar cukup besar karena dana tersebut bukan hanya untuk keperluan Dinkes Jabar, tetapi juga untuk rumah sakti di bawah Pemprov Jabar.

Di antaranya adalah Rumah Sakit Al Ihsan, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, dan Rumah Sakit Paru.

Menyusul di atas Dinkes Jabar adalah Dinas Perhubungan.

• Pemprov Jabar Kebut Serapan Anggaran Sampai Akhir Tahun

Dari anggaran sebesar Rp 221 miliar, realisasi penyerapan sebesar Rp 175,56 miliar atau sebesar 79,36 persen.

Selanjutnya yang masuk tiga terbawah dalam penyerapan anggaran adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat.

Dari anggaran sebesar Rp 37,573 miliar, realisasi anggaran sebesar Rp 32,76 miliar atau sekitar 87,30 persen.

Sedangkan posisi tiga teratas daya serap tertinggi adalah DPRD Jabar, Bappeda, dan Satpol PP.

DPRD Jabar, dari anggaran sebesar Rp 87,03 miliar, realisasi penyerapan sebesar 86,78 miliar atau sebesar 99,73 persen.

Bappeda, dari anggaran sebesar Rp 78,04 miliar, realisasi penyerapan sebesar 77,79 miliar atau sekitar 99,67 persen.

Satpol PP, dari anggaran sebesar Rp 29,64 miliar, realisasi penyerapan sebesar 29,37 miliar atau sekitar 99,06 persen.

Untuk tahun anggaran 2019, Iwa Karniwa menargetkan penyerapan anggaran tetap konsisten antara 93 persen sampai 95 persen.

“Kami direncanakan APBD kami Rp 37 triliun, jadi tetap koridor kami 93 sampai 95 persen. Karena sebagian besar APBD kita untuk bantuan keuangan untuk meningkatkan infrastruktur kabupaten kota sampai ke desa,” ujarnya.