Mudik Lebaran 2018

Tarif Tiket Lebaran Kemahalan, Maskapai Bisa Disanksi Mulai Peringatan hingga Pembekuan Rute

Kementerian Perhubungan bakal memberi sanksi pada maskapai yang melanggar aturan batas tarif tiket penerbangan selama libur Lebaran 2018.

Tarif Tiket Lebaran Kemahalan, Maskapai Bisa Disanksi Mulai Peringatan hingga Pembekuan Rute
Tribun Jabar/ Gani Kurniawan
ILUSTRASI: Seorang jurnalis foto memotret pesawat komersial lepas landas di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa (20/3/2018). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kementerian Perhubungan bakal memberi sanksi pada maskapai yang melanggar aturan batas tarif tiket penerbangan selama libur Lebaran 2018.

Sanksi berjenjang yang bisa dijatuhkan mulai dari peringatan, pengurangan frekuensi penerbangan, penundaan pemberian izin rute, denda administratif, hingga pembekuan rute penerbangan.

"Saya sudah mengeluarkan Surat Edaran no. 4 tahun 2018 ini yang ditujukan pada 3 operator yaitu maskapai, pengelola bandara, dan pengelola navigasi penerbangan. Untuk maskapai, saya nyatakan tidak boleh menjual tarif penerbangan di tiket melebihi aturan di PM 14 tahun 2016 itu," ujar Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso, melalui pernyataan tertulis yang dilansir Kompas.com, Jumat (8/6/2018).

Baca: VIDEO TEASER: Tiket Penerbangan Kertajati-Surabaya Penuh

Baca: Diduga Sebarkan Radikalisme, Puluhan Pemuka Agama Diusir dan Tujuh Rumah Ibadah Ditutup di Austria

Agus menegaskan, maskapai tidak boleh menjual tarif penerbangan selama lebaran ini di atas tarif yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14 tahun 2016 tentang Mekanisme formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perhubungan tersebut memuat antara lain formulasi tarip dan besaran tarip jarak (basic fare) setiap rute domestik kelas ekonomi ditambah pajak, asuransi, biaya pelayanan penumpang di bandara dan biaya tambahan (pilihan penumpang secara opsional).


Besaran tarif yang dibayar juga berbeda menurut kategori pelayanan maskapai (full services, medium services, dan no frill). Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, kata Agus, tidak mengatur tarif kelas bisnis dan yang lebih tinggi.

Meski demikian, maskapai masih bisa menjual layanan tambahan secara opsional yang tidak diatur dalam PM tersebut, misalnya bagasi tambahan dan asuransi tambahan.

Untuk melakukan pengawasan terkait tarif ini, Agus telah menyebar inspektur dari Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara di wilayahnya masing-masing di seluruh Indonesia.

Baca: Indonesia Bersama 4 Negara Ini Terpilih Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB

Baca: Cristiano Ronaldo Heboh Disebut Bakal Pindah ke Setan Merah dan Sudah Pesan Nomor Punggung

Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui agen tiket dan pengawasan secara online.

Halaman
12
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help