Pemkot Tasik Hanya Mampu Alokasikan Dana Bidang Pendidikan 5 Persen dari APBD, Ini Alasannya

Untuk APBD 2018, Pemkot Tasikmalaya hanya mampu menganggarkan sebesar 5 persen untuk bidang pendidikan, di luar alokasi dana instrumen gaji.

Penulis: Isep Heri Herdiansah | Editor: Dedy Herdiana
rri.co.id
ilustrasi apbd 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pemerintah Kota Tasikmalaya hingga sekarang ini belum mampu menganggarkan dana untuk bidang pendidikan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, yakni sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk APBD 2018 ini pun, Pemkot Tasikmalaya hanya mampu menganggarkan sebesar 5 persen untuk bidang pendidikan, di luar alokasi dana instrumen gaji.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf mengakui pihaknya masih kesulitan memenuhi kuota alokasi ideal lantaran keterbatasan anggaran.

Baca: Laudya Cynthia Bella Kaget Suaminya Punya Kebiasaan ini Sebelum Tidur: Ya Allah, Beneran Ternyata

Baca: Fakta Gadis yang Ditemukan Tewas di Dalam Karung, Sempat Minta Uang Jajan Sebelum Menghilang

"(Anggaran pendidikan) masih 5 persen, (karena) anggaran kami masih terbatas," katanya saat ditemui selepas melakukan inspeksi mendadak bahan kebutuhan pokok di Pasar Cikurubuk Kota Tasik, Rabu (2/5/2018) siang.

Dia mengatakan anggaran sebesar itu saat ini difokuskan pada bidang infrastruktur pendidikan.

"Pemerintah akan memperbaiki dan membangun ruang kelas baru sehingga lebih memadai digunakan untuk proses belajar mengajar," katanya.


Hingga saat ini, kata Yusuf, terdapat lebih dari 400 ruang kelas sekolah di Tasik yang masih belum diperbaiki.

Meski alokasi anggarannya masih belum ideal, dia tetap menyebut bahwa sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas Pemkot Tasik.

"Kami juga sesuai kemampuan anggaran. Kalau anggaran meningkat, kami prioritaskan. Karena yang namanya anggaran pendidikan dan kesehatan itu merupakan prioritas, di samping yang lain," tuturnya.

Yusuf mengatakan jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut akan mencapai 35 persen jika memasukkan instrumen gaji ke dalam hitungan.

"Nanti jadi prioritas kami untuk menggenjot anggaran karena sangat terbatas. APBD kami tidak memungkinkan. Kami coba untuk bisa melengkapinya dari bantuan provinsi dan APBN," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved