Kelompok Transportasi Konvensional Minta Pemerintah Segera Berlakukan PM 108

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Pengemudi transportasi konvensional yang tergabung dalam Wadah Aspirasi Aliansi Transportasi (WAAT) Jawa Barat mendukung penegakan Permenhub 108/2017.

Permenhub tersebut mengatur operasional transportasi online.

"Kami meminta pemerintah segera realisasikan yang sudah datur yaitu PM 108. Kami memohon kepada pemerintah segera melaksanakan agar tidak ada keributan di bawah," ujar Ketua WAAT Jabar, Herman, ketika ditemui usai Konferensi Pers, Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Rabu (31/1/2018).

Herman mengatakan PM 108/2017 sudah sangat bagus sehingga tidak alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan penegakan hukum.

Perjuangan Bule Selandia Baru Nikahi Gadis Wonogiri, Jadi Mualaf Hingga Sempat Tak Direstui Orangtua https://t.co/rdgHeDorC0 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 31, 2018

Ia juga mengatakan, ia bukannya tidak setuju dengan eksistensi transportasi online, tapi keberadaannya harus diatur.

"Ini sudah mendekati sempurna karena sudah berkeadilan, agar Indonesia khususnya Jabar kondusif dengan adanya aturan pemerintah," ujarnya.

Herman juga mengatakan jika penegakan hukum tidak dilakukan, maka WAAT akan berunjuk rasa di Jakarta.

Aksi akan dibatalkan jika pemerintah terlhat melakukan penegakan hukum sesuai PM 108/2017.

"Kalau Februari ada sosialisasi, kami menerima. Kalau tidak ada, kami akan aksi ke jalan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan banyak driver transportasi online menolak PM 108 dan meminta pemerintah merevisi peraturan tersebut.

Selain mengenai kuota transportasi online, dalam PM 108 dijelaskan bahwa setiap transportasi online diwajibkan mengikuti uji KIR serta harus memasang penanda transportasi online disetiap kendaraannya.