Kurtubi Dukung Pengurusan Kontrak Migas Kembali ke Pertamina

‎BANDUNG, TRIBUN - Pengamat minyak dan gas dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies, Kurtubi,‎mendukung pembubaran SKK Migas. Karena negara seharusnya diwakili oleh BUMN.

"Saya juga mendukung pembubaran SKK Migas dan semua pengurusan kontrak migas kembali ke Pertamina," Kata Kurtubi, yang disampaikannya pada perwakilan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dalam agenda audiensi tokoh di Gedung DPR RI, Jakarta, dalam rilis yang diterima Tribun, Kamis (20/11).

Negara seharusnya diwakili oleh BUMN (red, Perusahaan Minyak Nasional) untuk melakukan proses pertambangan. Perusahaan asing posisinya menjadi kontraktor yang ditunjuk oleh Pertamina.

"Regulatornya adalah pemerintah, pemerintah yang berdaulat posisinya berada diatas perusahaan minyak nasional,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya berharap Pertamina segera didaftarkan di pasar modal dengan 100 persen sahamnya adalah milik negara Indonesia.

“Dengan demikian, Pertamina dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai Perusahaan Minyak Nasional,” katanya.

Selaras dengan pernyataan Kurtubi terkait pengelolaan migas, PP KAMMI sebelumnya sudah menyatakan bahwa Pertamina dan BUMN lain yang terkait harus menjadi leader dalam industri migas tanah air.‎ (tif)