Tetapkan UMK, Jabar Bisa Contoh Cina
Ketua Kadin Jabar, Agung S Soetisno, berpandangan, sebaiknya, dalam menentukan upah minimum kota-kabupaten (UMK),
Penulis: | Editor: Januar Pribadi Hamel
BANDUNG, TRIBUN - Ketua Kadin Jabar, Agung S Soetisno, berpandangan, sebaiknya, dalam menentukan upah minimum kota-kabupaten (UMK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan beragam terobosan. Hal itu, jelasnya guna menyikapi beragam jenis permasalahan perburuhan. Selain itu, lanjutnya, sebagai antisipasi terjadinya polemik antara kalangan buruh dan pengusaha pada setiap tahun.
"Umpamanya, mencontoh Cina. Di Cina, upah buruhnya memang rendah. Tapi, pemerintah Cina melakukan inovasi. Di antaranya, memberdayakan keluarga kalangan buruh," paparnya pada sela-sela Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Jabar di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung.
Agung berpendapat, jika UMK naik tanpa adanya pertimbangan tentang kemampuan pengusaha, kondisi itu menimbulkan efek. Di antaranya, sebut dia, pengusaha mengalami kenaikan biaya produksi. "Jika biaya produksi naik, untuk menutupinya, pengusaha menaikkan harga jual. Seandainya harga jual naik, pengaruhnya pada daya beli masyarakat yang makin melemah. Hal itu membuat daya saing produk lokal pun menjadi lemah," paparnya. (win)
