Kepuasan Warga Capai 95,5 Persen, Pengamat Nilai Tak Otomatis Cerminkan Keberhasilan Program KDM

Ringkasan Berita:

• Pengamat sebut tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang mencapai 95,5 persen tidak otomatis mencerminkan keberhasilan substantif program pemerintah daerah
• Kepuasan publik merupakan indikator persepsi, sementara kinerja kebijakan harus diukur dari capaian nyata yang terukur dan berkelanjutan
• Dalam administrasi publik, kepuasan tidak identik dengan keberhasilan program
• Efektivitas kebijakan tidak berhenti pada visibilitas proyek tapi pada dampak perubahan yang signifikan 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 95,5 persen tidak otomatis mencerminkan keberhasilan substantif program pemerintah daerah.

Kristian mengatakan kepuasan publik merupakan indikator persepsi, sementara kinerja kebijakan harus diukur dari capaian nyata yang terukur dan berkelanjutan.

“Secara politik itu angka yang impresif. Tapi dalam administrasi publik, kepuasan tidak identik dengan keberhasilan program. Ukurannya tetap pada output dan outcome jangka panjang,” ujar Kristian, Selasa (17/2/2026).

Menurut dia, dalam satu tahun masa jabatan, fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memang menunjukkan orientasi pada pelayanan dasar.

Baca juga: Pengamat Soroti Kinerja Pemprov Jabar yang Belum Solid, Ketergantungan pada Figur Dedi Mulyadi

Langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan akses dan kualitas layanan publik.

Namun, kata Kristian, apakah intervensi yang dilakukan sudah berbasis perencanaan teknokratik yang reliabel atau lebih bersifat responsif-populis.

“Kebijakan yang cepat dan terlihat konkret memang bisa menaikkan kepuasan. Tetapi efektivitas kebijakan tidak berhenti pada visibilitas proyek, melainkan pada dampaknya terhadap perubahan yang signifikan,” katanya.

Di sektor pendidikan, kata dia, indikator keberhasilan bukan hanya pembangunan fisik sekolah atau penambahan daya tampung.

Pemerintah perlu memastikan peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan distribusi guru, serta penurunan angka putus sekolah secara signifikan.

Kristian juga menyinggung kebijakan pembinaan berbasis barak yang dinilai tidak berkelanjutan. 

Sementara di bidang kesehatan, ukuran kinerja tidak cukup pada pembangunan fasilitas atau kartu layanan, tetapi juga rasio tenaga medis, waktu tunggu pelayanan, hingga indikator kesehatan masyarakat seperti penurunan angka stunting dan kematian ibu dan bayi.

Sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan harus dinilai dari konektivitas ekonomi yang tercipta, bukan sekadar panjang ruas yang diaspal.

Baca juga: Sektor Wisata Bandung Bergeliat selama Libur Imlek, Taman-taman Kota Turut Jadi Destinasi Favorit

Kristian menilai angka kepuasan 95,5 persen bisa mencerminkan komunikasi politik yang efektif dan gaya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Namun pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh terjebak pada euforia legitimasi elektoral.

“Kepuasan publik itu fluktuatif. Bisa naik cepat, tapi bisa juga turun ketika ekspektasi tidak terpenuhi,” katanya. 

Kristian juga menekankan perlunya penguatan tata kelola, integrasi kerja antar perangkat daerah, transparansi anggaran, serta evaluasi kinerja berbasis data.