Menteri Keuangan Purbaya Dipuji Mahfud MD, Singgung soal Hantam Korupsi hingga Kecurangan Pajak

Untuk mempercepat penagihan, Kemenkeu menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK.

Purbaya menambahkan, strategi ini juga didukung perbaikan sistem Coretax, pemberantasan rokok ilegal, dan stimulus Paket Ekonomi 2025. 

Selain itu, ia juga menolak adanya tax amnesty atau pengampunan pajak seperti yang sempat dilakukan pada era kepemimpinan Sri Mulyani. 

Baca juga: Aroma Konflik Menkeu Purbaya vs Luhut soal Anggaran MBG, Purbaya Ancam Potong jika Tak Terserap

Ultimatum Kepabeanan

Semenara itu, Menkeu Purbaya mengultimatum Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama untuk menangkap importir ilegal agar pemberantasan produk impor ilegal bisa langsung ke akarnya.

Hal ini diungkapkan Purbaya saat mengunjungi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

"Jadi Pak Dirjen, yang gini-gini orang enggak boleh lepas ya. Kalau barang kan gampang, tapi kalau orangnya tetap berkeliaran, besok dia impor ilegal lagi," ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com.

Purbaya meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak hanya menyita dan menelusuri pabrik asal barang-barang impor ilegal, tetapi juga menelusuri siapa individu atau kelompok yang telah melakukan impor ilegal itu dan memberikan hukuman yang layak kepada para pelaku agar mereka benar-benar jera. "Saya ingin memberi pesan ke importir ilegal, sekarang enggak bisa lari lagi. Anak buahnya juga jangan main-main," tegas Purbaya.

Pemberantasan impor ilegal hingga ke akarnya perlu dilakukan lantaran selama ini praktik tersebut telah mengurangi pendapatan negara dan mengganggu pasar dalam negeri.

"Tidak hanya itu saja, di tempat yang ada bisnis ilegal jadi mengalami kompetisi yang enggak fair. Ke depan akan kita perbaiki itu," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Mahfud MD Salut Kinerja Menkeu Purbaya, Singgung soal Hantam Korupsi hingga Kecurangan Pajak