Respons Kepala BGN dan Pimpinan Komisi IX soal Tudingan Dapur MGB Dikuasai Anggota DPR

TRIBUNJABAR.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan respons terkait tudingan yang menyebut dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergisi Gratis (MBG) dikuasai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dadan menepis anggapan dapur MBG dikuasai anggota DPR. Ia menegaskan, pembentukan SPPG terbuka untuk semua warga negara.

Kemudian ia menerangkan seluruh proses verifikasi dilakukan melalui portal resmi BGN. Tahapan verifikasi melibatkan 100 orang verifikator.

"Program makan bergizi terbuka untuk seluruh warga negara. Dan kami tadi sudah jelaskan bagaimana proses verifikasinya," kata Dadan dalam konferensi pers di kantornya, Senin (22/9/2025), dikutip dari Kontan.

Ia mengatakan, kelolosan verifikasi bergantung pada kelengkapan dokumen, kesiapan, dan profesionalisme.

Nama-nama pengelola SPPG baru diketahui setelah tahap verifikasi selesai.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Bandung Tekankan Pengawasan Ketat Agar Kasus Keracunan Massal MBG Tak Terjadi Lagi

Menurutnya, banyak penggerak program ini berasal dari sektor food and beverage (FnB).

"Memang setelah kegiatan berjalan kami melihat ada beberapa pemilik yang memang kami identifikasi seperti orang-orang yang memang sudah kita kenal," ujarnya.

Kendati demikian, ia memastikan verifikasi berlangsung profesional.

Seluruh pendaftar masuk melalui portal resmi BGN.

"Dan kemudian yang verifikasi juga sekian banyak orang sehingga berbasis kelengkapan. Kemudian profesionalisme dan kesanggupan," tutup Dadan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ungkap Dugaan Penyebab Ratusan Siswa di Bandung Barat Keracunan MBG

Respons Pimpinan Komisi IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menanggapi tudingan yang menyebut banyak dapur MBG dikuasai anggota DPR.

Charles mengatakan, dirinya tidak pernah menanyakan tudingan tersebut kepada anggota Komisi IX lainnya dan tidak mengetahui siapa anggota dewan yang menjadi mitra SPPG.

"Yang pasti bukan saya, kami tidak pernah menanyakan kepada teman-teman DPR, anggota DPR lainnya apakah memiliki SPPG atau tidak karena program ini dibuka untuk publik. Siapapun boleh berpartisipasi," kata Charles, saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025), dikutip dari Kompas.com.