Pengamat Politik Minta Prabowo Tegas Sikapi Kerusuhan Demo Telan Korban Jiwa: Batalkan Tunjangan DPR

TRIBUNJABAR.ID - Kerusuhan akibat demo berujung anarki hingga menalan korban jiwa menjadi perhatian publik.

Terlebih kerusuah demo pecah setelah insiden kematian driver ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil Rantis Brimob saat demo DPR, pada Kamis (28/8/2025) malam.

Menurut pengamat politik Citra Institute, Effriza, dalam insiden kerusuhan berujungan korban jiwa, elit politik juga harus bertanggungjawab.

Apalagi, kata Effriza ucapan dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni sudah melukai hari rakyat Indonesia hingga menimbulkan kerusuhan.

Baca juga: 10 Pemicu Rakyat Marah karena Kelakuan dan Ucapan Anggota DPR, Menteri & Presiden hingga Demo Pecah

"Karena akibat ucapan, perilaku, dan tuna empati menyebabkan eskalasi demonstrasi meluas dari isu tunjangan dinas DPR kemudian diperburuk dengan tragedi wafatnya driver ojol akibat dilindas mobil aparat," kata Effriza.

Ia pun berharap, Presiden Prabowo Subianto memiliki sikap tegas dalam kerusuhan yang terjadi selama tiga hari terakhir.

Effriza menekankan agar Presiden Prabowo membenahi lembaga-lembaga negara agar bekerja untuk kepentingan rakyat. 

"Presiden Prabowo tidak bisa sekadar menampung, mendengarkan, dan mempelajari aspirasi publik, tetapi Presiden mesti bersikap dengan membahas bersama DPR tentang keinginan publik membatalkan tunjangan dinas rumah bagi anggota DPR," terangnya.

Ia menilai, pilihan membatalkan tunjangan dinas rumah sepertinya sudah menjadi solusi. Sebab publik tidak lagi bisa diredakan sekadar pernyataan permintaan maaf.

Mengingat, para elit politik sempat bercerita alasan adanya uang tunjangan rumah dinas. Namun, publik menuntut ketegasan dalam sikap nyata agar ada pembatalan hal itu.

"Presiden juga perlu memikirkan untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit, sepertinya publik tidak lagi sekadar mengganggap permintaan maaf telah cukup, kemudian juga perlu adanya sikap tegas dan transparan yang didorong oleh pihak kepolisian untuk memproses atas tujuh orang yang terlibat insiden terlindasnya driver ojol sebab publik tidak menganggap ini sekadar karena teknis lapangan," ungkapnya. 

"Mengapa dua hal itu penting? Sebab, dalam konstitusi, negara, dan demokrasi, bahwa Presiden, Kapolri, dan Pimpinan DPR adalah pihak yang mengatur arah kebijakan sekaligus bertanggung jawab terhadap berbagai dampak eskalasi konflik ini," tambahnya.

Baca juga: 2 Gubernur Nekat Temui Pendemo, Dedi Mulyadi Nyaris Diamuk Massa, Sri Sultan HB X Disambut Hangat

Sebelumnya, ratusan massa menyerang Polres Metro Jakarta Timur, Sabtu (30/8/2025) dini hari.

Puluhan kendaraan mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan Polres Metro Jakarta Timur dibakar massa.

Dari pantauan lokasi, sekira pukul 08.00 WIB sejumlah orang terlihat sedang mempereteli bangkai mobil yang terbakar.

Para pemulung dan warga sekitar mencopot pintu kendaraan dan membawanya menggunakan sepeda motor maupun gerobak. 

Stasiun MRT Istora Mandiri dihancurkan

Stasiun MRT Istora Mandiri turut menjadi sasaran massa yang bergerak melakukan unjuk rasa di seputaran area Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025) malam.

Pantauan Warta Kota di lokasi, nampak 5 pintu masuk MRT Istora Mandiri tak hancur, baik kaca maupun pintu masuknya.

Coretan vandalisme juga bertebaran di mana-mana, hingga terlihat banyak tulisan tak senonoh.

CCTV yang berada di depan pintu masuk juga mengalami kerusakan akibat dirusak massa.

Saat Warta Kota tiba di lokasi sekira pukul 09.30 WIB, nampak sejumlah petugas dengan penuh hati-hati membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai maupun trotoar jalan.

Tak hanya di bagian luar, area dalam MRT juga turut menjadi sasaran. Di mana, ada vending machine yang hilang.

Terkait hal ini, Plt Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo menegaskan jika pihaknya menutup sementara operasional Stasiun Istora Mandiri.

"Pagi hari tadi, awal operasi kami di pukul 06.00 WIB, memang kami memberlakukan kebijakan operasi untuk short loop (jarak pendek). Jadi artinya layanan MRT Jakarta berlangsung dari stasiun Lebak Bulus sampai dengan stasiun Blok M BCA," kata Ahmad saat ditemui di pintu A Stasiun MRT Istora Mandiri.

Akan tetapi, Ahmad memastikan jika dia tetap akan melakukan evaluasi dan melakukan pengubahan skema operasional apabila situasi sudah mulai kondusif.

"Artinya, dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Dengan catatan, kami akan skip (lewati) stasiun atau kita tidak berhenti pada Stasiun Istora Mandiri," jelas Ahmad.

Dia menyampaikan, dari 13 stasiun MRT Jakarta, hanya Stasiun Istora Mandiri saja lah yang terkena dampak kericuhan unjuk rasa.

Menurutnya, kerusakan terparah ada pada entrance atau pintu-pintu masuk stasiun. Di mana kaca-kaca pecah dan CCTV mengalamo kerusakan.

Terkait kerugian yang ditimbulkan MRT Jakarta, Ahmad belum membeberkan lebih lanjut. 

Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul Pengamat Politik Ini Minta Prabowo Tegas Sikapi Kerusuhan: Batalkan Tunjangan DPR dan Copot Kapolri