Sosok Said Iqbal Pimpin Demo Buruh di DPR Dijuluki Panglima dan Presiden Buruh, Ini Rekam Jejaknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Said Iqbal pria yang pimpin demo buruh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025), berikut rekam jejaknya.

Belakangan ini aksi demo buruh di Jakarta tengah menjadi sorotan publik.

Sebelumnya demo digelar pada 25 Agustus 2025 sempat terjadi kericuhan, kini giliran massa buruh yang demo.

Ribuan buruh tersebut datang bukan hanya protes kepada DPR RI, mereka juga menuntut sejumlah hal kepada pemerintah.

Di antaranya penghapusan Outsourcing dan Omnibus Law, Reformasi Pajak Perburuhan, RUU Ketenagakerjaan, dan Revisi RUU Pemilu.

Baca juga: 6 Tuntutan Utama Aksi Buruh di Gedung Sate Bandung: Protes PHK hingga Ancaman Mogok Nasional

Tampak massa buruh tersebut membawa spanduk, poster tuntutan, serta mengibarkan bendera serikat buruh dan Partai Buruh. 

Diketahui massa buruh dipimpin Said Iqbal yaitu Presiden Partai Buruh .

Said Iqbal juga merupakan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia.

Lalu, seperti apa sosok Said Iqbal dan bagaimana rekam jejaknya ?

Rupanya sosok Said Iqbal adalah figur yang cukup terkenal di komunitas perburuhan Indonesia.

Ia sering muncul ketika demo buruh terjadi bahkan tak jarang menjadi pemimpinnya.

Tak ayal ia pun dijuluki sebagai panglima buruh yang aksinya kerap mengguncang ibu kota.

Pria kelahiran Jakarta 5 Juli 1968 ini memiliki latar belakang dan rekam jejak sebagai aktivis sejak menjadi mahasiswa.

Said Iqbal kerap memperjuangkan hak-hak pekerja sejak era 90-an.

Dikutip dari TribunJakarta.com, Said Iqbal pertama kali turun sebagai aktivis buruh di Serikat Pekerja tempatnya bekerja di perusahaan elektronik di Kabupaten Bekasi pada tahun 1992.

Kemudian setelah reformasi, Said Iqbal bersama tokoh buruh lainnya membentuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Ia pun menjabat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sejak tahun 2012.

KSPI merupakan salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia.

Organisasi ini dikenal aktif menyuarakan isu-isu buruh seperti penolakan terhadap UU Cipta Kerja, tuntutan kenaikan upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan pekerja kontrak dan outsourcing.

Baca juga: SOSOK Akbar, Pegawai Fotokopi yang Syok Diajak OTK Misterius Ikut Demo di Gedung DPR RI

Selain itu, Said Iqbal juga pernah menjadi anggota tim perumus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan.

Karena kontribusi dan rekam jejaknya itu, Said Iqbal juga menerima penghargaan internasional sebagai Tokoh Buruh Terbaik Dunia, The Febe Elisabeth Velasquez Award oleh serikat pekerja Belanda, FNV, pada 2013.

Selain menjadi aktivis buruh, Said Iqbal juga terjun di dunia politik, di mana ia bergabung di Partai Buruh.

Ia terpilih sebagai Presiden Partai Buruh pada 2021 setelah partai tersebut dihidupkan kembali melalui Kongres IV Partai Buruh yang digelar di Jakarta.

Said juga pernah maju sebagai calon presiden Partai Buruh 2024 meski partainya gagal lolos ke parlemen.

6 Tunutan Demo Buruh di DPR

Ribuan buruh dari berbagai daerah akan turun ke jalan menggelar aksi demo besar-besaran, Kamis (28/8/2025).

Aksi demo buruh ini juga akan dilaksanakan serentak di berbagai provinsi dan kota industri, seperti Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda - Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan sejumlah daerah lainnya.

Adapun dalam aksi demontrasi di gedung DPR RI tersebut, sosok Said Iqbal menjadi pemimpin demo.

Ia sendiri adalah Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), didukung oleh berbagai koalisi serikat pekerja dari sektor industri dan jasa.

Ada 6 tuntutan yang melatarbelakangi aksi demo buruh tersebut.

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan meminta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

2. Stop PHK. Pemerintah diminta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi.

3. Reformasi Pajak Perburuhan. Tuntutan mencakup kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7.500.000 per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, serta penghentian diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang telah menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Buruh menolak mekanisme omnibus law dan mendesak agar RUU Ketenagakerjaan menjamin kepastian kerja, upah layak, serta perlindungan sosial.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini dianggap penting sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu. Buruh mendesak adanya perombakan sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.

(Tribunjabar.id/Hilda Rubiah) (Tribunjakarta.com/Wahyu Septiana)