Misbakhun Jawab Keraguan Analis Soal Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Data BPS Sangat Kredibel

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun membantah keraguan LPEM FEB UI terkait pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen. 
• Ia menegaskan data BPS kredibel dan asumsi analis soal penurunan konsumsi energi di sektor manufaktur tidak sepenuhnya tepat. 
• Misbakhun juga memastikan pemerintah tetap menahan harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia menembus USD 100 per barel.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, membantah tudingan sejumlah analis ekonomi yang meragukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026. 

Misbakhun menyebut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dimanipulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Ada beberapa pihak yang mempertanyakan tentang pertumbuhan ekonomi ini, yang sebenarnya atau manipulasi dari angka-angka statistik,” ujar Misbakhun saat menghadiri Rakernas-Rapimnas SOKSI di Bandung, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, keraguan para analis muncul karena pertumbuhan sektor manufaktur dinilai tidak sejalan dengan konsumsi gas dan energi yang justru mengalami penurunan. Namun, Misbakhun menilai asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat karena tidak seluruh industri manufaktur bergantung pada konsumsi gas.

“Sektor manufaktur yang tumbuh itu, tidak semuanya mengkonsumsi gas seperti disimulasikan di dalam banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para analis ekonomi, yang meragukan pertumbuhan ekonomi tersebut,” ucapnya.

Misbakhun juga menegaskan BPS merupakan lembaga independen yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menghitung dan merilis data statistik nasional.

“Badan Pusat Statistik itu adalah lembaga yang sangat kredibel, independen, mereka menaungi banyak ahli-ahli statistik, dan mereka menghitung angka-angka itu dengan sangat teliti,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun menyinggung lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus USD 100 per barel. Meski demikian, pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Pemerintah ingin memanggul beban yang dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menikmati subsidi,” ucapnya. 

Ketua Umum DPN SOKSI itu juga mengajak seluruh kader untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pertumbuhan ekonomi harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

“Negara hadir, tidak dalam jumlah ratusan juta, tidak dalam jumlah puluhan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, tapi ratusan triliun untuk memberi sumbangsih kepada subsidi sampai kepada bantuan sosial,” ucapnya.

Sebelumnya, LPEM FEB UI merilis laporan bertajuk “Indonesia GDP Growth - First Quarter 2026: Behind the 5,61 persen Headline” sebagai respons atas rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2026 oleh BPS.

Dalam laporan tersebut, penulis laporan Prof. Mohamad Ikhsan dan Teuku Riefky menyoroti dugaan inkonsistensi antara pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,04 persen secara tahunan dan kontraksi sektor pengadaan listrik, gas, serta air sebesar 0,99 persen.

Mereka menilai kondisi tersebut sulit dijelaskan secara logis karena industri manufaktur merupakan salah satu pengguna listrik terbesar di Indonesia.