Temuan Mengejutkan Ombudsman Soal MBG, Negara Kucurkan Anggaran Premium Namun Hasilnya Tak Sesuai

Yeka menyebut pada tahap persiapan bahan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi di lapangan.

Baca juga: Sempat Tuding Indonesia Biang Sebab, Bos JDT Kini Bungkam Setelah FAM Akui Kesalahan Sendiri

Di Bogor, Jawa Barat, misalnya SPPG menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen meskipun kontrak mencantumkan beras premium.

Di sisi distribusi, masalah tak kalah serius muncul. Standard holding time empat jam yang seharusnya menjamin keamanan pangan sering dilanggar.

Bahkan di Bangka Belitung, distribusi makanan sempat terhenti selama dua minggu tanpa pemberitahuan memadai, membuat sekolah kebingungan.

Ironisnya, guru kembali dipaksa menjadi ujung tombak distribusi meski tidak mendapatkan tambahan dukungan.

"Guru kembali menjadi tumpuan distribusi, meskipun mereka tidak mendapatkan dukungan tambahan yang semestinya. Situasi ini mencerminkan perlunya penataan tata kelola distribusi agar lebih setara, transparan, dan berpihak pada penerima manfaat,” ucap Yeka.

Ombudsman juga menyoroti lemahnya pengawasan digital.

Sementara Dashboard Badan Gizi Nasional (BGN) belum bisa menampilkan data mutu, bahan, jadwal distribusi, hingga insiden keracunan secara real time.

Skema add cost yang belum memiliki petunjuk teknis rinci membuka celah ketidakpastian dalam penggunaan anggaran. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Negara Bayar Premium, Anak-anak MBG Terima Makanan Murahan