Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Ini Sederet PR Para Menteri Baru

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah menteri yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, dituntut menunjukkan kinerja baik, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Hal itu diungkapkan pengamat Kebijakan Publik, dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono terkait penggantian lima menteri, di kabinet merah putih, Senin (8/9/2025). 

Dikatakan Kristian, dalam konteks administrasi publik, mengelola kabinet ibarat mengelola tim kerja. Sebagai sebuah tim, maka anggotanya harus terkonsolidasi dengan baik agar gerakan tim menjadi terarah.

"Apabila tim tidak terkonsolidasi maka arah gerak tim menjadi tidak jelas. Oleh karenanya, Presiden sudah pasti mencari anggota tim yang kondusif untuk bersinergi bersama mencapai tujuan yang sudah ditetapkan," ujar Kristian, Senin (8/9/2025). 

Sehingga, kata dia, para menteri yang terlempar dari kabinet saat ini, merupakan orang-orang yang menurut Presiden sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan tim dan perlu diganti agar tidak menghambat kerja tim secara keseluruhan.

"Hipotesa bahwa Prabowo melakukan bersih-bersih dari orang-orang dekat Jokowi tentunya bisa saja diterima, karena secara faktual dari 5 menteri yang diberhentikan 4 diantaranya adalah tokoh-tokoh yang dikenal cukup dekat dengan Jokowi," katanya. 

Selain itu, penggantian empat menteri era Jokowi juga menjadi jalan untuk mencegah bola liar perkembangan isu kudeta agar tidak semakin spekulatif. 

Kondisi itu didukung dengan kehadiran Wakil Presiden, Gibran Rakabuming saat pelantikan menteri baru.

"Jadi saya rasa justeru langkah ini adalah cara Prabowo untuk meredam spekulasi tentang kudeta yang berkembang belakangan ini," katanya. 

Resufhle ini pun, kata dia, menjadi metode Prabowo yang tengah mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah agar memulihkan kembali stabilitas keamanan dan ketertiban sosial di tengah masyarakat. 

"Sebab, jika memilih melawan arus aspirasi masyarakat maka justeru merugikan karena menghambat pelaksanaan pembangunan," ucapnya.

Sementara itu, para menteri yang baru dituntut menunjukkan kinerja baik, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Satu hal yang menurut saya cukup mendesak adalah mendorong munculnya terobosan-terobosan baru dalam kebijakan pemerintah," katanya.

Terobosan menjadi penting untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran. 

Sehingga, menteri baru ini dituntut memiliki kemampuan untuk inovasi, bukan sebaliknya dengan mengandalkan pendekatan tradisional yang bertumpu pada menaikkan pungutan kepada masyarakat, baik melalui pajak maupun pungutan lainnya. 

"Sebab pungutan seperti ini sudah pasti membebani daya beli masyarakat yang justeru akan memicu reaksi negatif. Saya rasa inilah yang jadi pekerjaan rumah para menteri saat ini, mampukah mereka mengangkat kesejahteraan masyarakat tanpa menaikkan pajak tetapi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada pemerintah pada saat ini," ucapnya.