Daftar Momen Sengkarut SPMB 2026 Jabar: Orang Tua Pusing - Pejabat Tikomdik Dicopot

Ringkasan Berita:

• Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 mengalami kekacauan teknis yang memicu protes orang tua siswa.
• Gubernur Dedi Mulyadi mengkritik pengembangan aplikasi pendaftaran yang dibangun dari nol tanpa melibatkan Diskominfo.
• Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Suhendar, dinonaktifkan dari jabatannya sebagai buntut dari sengkarut PCMB dan SPMB.
• Gubernur menjamin transparansi seleksi dan meminta masyarakat melaporkan praktik jual beli kursi dengan bukti yang jelas.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Orang tua siswa mengeluhkan 'berantakannya' pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026.

Dari masalah teknis hingga Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) jadi hal yang banyak dikomplain orang tua murid.

Sengkarut SPMB 2026 pun berbuntut orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026) lalu.

Baca juga: Malam Ini Terakhir Daftar PCMB SPMB Jabar 2026, Cek Jadwal Pengumuman

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun mendatangi Kantor Disdik Jabar dan langsung bertemu orang tua siswa.

Dedi Mulyadi pun menilai masalah teknis jadi biang kekacauan SPMB 2026 ini. Kekacauan teknis tersebut seharusnya bisa dicegah jika pengembangan sistem direncanakan dengan matang dan melibatkan instansi yang tepat.

Berikut momen sengkarut SPMB 2026 di Jawa Barat.

Kantor Disdik Jabar Diserbu Orang Tua Calon Murid

Puluhan orang tua calon murid baru mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Senin (8/6/2026), untuk mempertanyakan berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).

Para orang tua sudah berada di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Disdik Jabar, sejak pukul 11.00, atau satu jam setelah pengumuman hasil seleksi Sekolah Maung diumumkan secara resmi, yang berbarengan dengan penutupan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).

Sejumlah orang tua pun mempertanyakan masalah teknis yang membuat anaknya 'tersenggol' dari pendaftaran SPMB 2026.

Sejumlah petugas keamanan pun berjaga di dalam aula, total ada sekitar enam satpam yang berada di dalam aula tersebut. 

Baca juga: HARI INI TERAKHIR, PCMB Jabar Diperpanjang hingga Malam Nanti Imbas Sengkarut Aplikasi

Masalah PCMB

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) hanya langkah awal untuk memetakan seluruh calon siswa di sekolah negeri di Jawa Barat, sebelum pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) resmi dibuka pada 15 Juni 2026.

Dedi menjelaskan, PCMB berfungsi sebagai instrumen pemetaan awal, agar pemerintah daerah dapat mengetahui sebaran dan kesiapan calon peserta didik di seluruh wilayah Jawa Barat. 

Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting sebelum SPMB dibuka secara resmi.

“Pemetaan calon murid baru (PCMB) itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri,” ujar Dedi, Selasa (9/6/2026).

SPMB sendiri baru akan dibuka pada 15 Juni 2026. Setelah itu, calon siswa yang telah memenuhi syarat akan langsung masuk ke tahap penempatan sesuai hasil seleksi.

“Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni 2026, sehingga pemetaan itu nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemdikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa,” katanya.

Aplikasi Dibangun dari Nol

Menurut Dedi Mulyadi, biang kerok utama dari kekacauan SPMB 2026 ini murni berasal dari masalah teknis aplikasi pendaftaran, bukan pada regulasi penerimaan siswanya.

"Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 pendaftar, ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat," ujar Dedi Mulyadi di hadapan para orang tua siswa.

Dedi mengungkapkan kejengkelannya karena sistem aplikasi SPMB tahun ini justru dibangun dari nol lagi, bukannya menyempurnakan fitur sistem yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya.

Akibat cacat produksi ini, ia menegaskan akan segera memanggil pihak pengembang (developer) aplikasi tersebut.

"Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya."

Baca juga: BREAKING NEWS: Dedi Mulyadi Copot Kepala Tikomdik Disdik Jabar Buntut Sengkarut PCMB 2026

"Karena ketentuan Gubernur, seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis (Disdik). Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo," ucapnya tegas.

Pejabat Disdik Jabar Dicopot

 Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Suhendar dinonaktifkan dari jabatannya imbas sengkarut Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar Dedi Supandi mencopot Suhendar usai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa.

"Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu," ujar Dedi, Rabu (10/6/2026). 

Pencopotan Kepala UPTD Tikomdik ini dilakukan setelah banyak keluhan dari para orang tua, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data yang tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung, namun harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.

Dedi Mulyadi juga sempat menanyakan langsung kepada Suhendar terkait penerapan aplikasi baru dalam SPMB yang tidak terintegrasi dengan sistem yang sudah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar dua tahun terakhir.

"Anda ngerti nggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan anda di bidang ini?" ujar Dedi Mulyadi.

Laporan Kecurangan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan praktik jual beli kursi atau kecurangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat.

Dikatakan Dedi, setiap laporan harus disertai data dan identitas yang jelas, agar dapat segera ditindaklanjuti melalui proses hukum maupun pemeriksaan internal oleh pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikan Dedi saat merespons isu adanya dugaan praktik curang dalam proses seleksi masuk sekolah negeri yang sedang berlangsung di Jawa Barat.

“Di mana? Sebutin. Jangan isu. Sok sebutin! Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum,” ujar Dedi, Selasa (9/6/2026).

Dedi juga menyebut bahwa dalam pelaksanaan SPMB 2026, tidak ada pihak yang berada di atas aturan, termasuk kalangan tertentu.

“Sudah jelas, anak pejabat aja banyak yang tidak lulus,” ucapnya.

Dedi meminta masyarakat ikut aktif mengawasi proses SPMB dan tidak hanya menyebarkan informasi tanpa bukti.